Metro Merauke – Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menekankan pentingnya penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2026
Hal tersebut dikatakan Asisten I, Agustinus Joko Guritno saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (09/04/2025).
Dikatakan, forum ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan merupakan ruang strategis untuk menyusun usulan program prioritas pembangunan di 2026 mendatang.
Selain itu, kata Guritno, forum tersebut juga sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ada empat hal pokok yang perlu didiskusikan, masing-masing menyepakati target capaian pembangunan, menentukan indikator makro.
Selanjutnya, menelaah pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Selatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kemudian, menyinkronkan hasil Musrenbang dari empat kabupaten cakupan di provinsi Papua Selatan.
“Masing-masing kabupaten sudah menjadwalkan pelaksanaan musrenbang. Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke sudah melakukannya,” katanya.
Sementara Kabupaten Mappi menjadwalkan musrenbang pada 11 April 2025 nanti. Untuk itu, forum ini diminta menyelaraskan hasil kesepakatan dalam musrenbang.
Tapi juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara proses pembangunan menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029.
Menurut dia, tema pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2026 yang ditetapkan yaitu “Kecepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Keunggulan Masyarakat.”
Merujuk pada tema itu, kata Guritno, fokus utamanya pada pemantapan kelembagaan pemerintahan menuju pemerintahan definitif, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja lokal dan percepatan investasi, serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
Melalui momentum itu, Guritno mengingatkan agar dalam penyusunan program, dilakukan secara serius, tidak asal-asalan.
Selain itu, perlu masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan sinergi antara OPD, DPRD kabupaten, dan Majelis Rakyat Papua Selatan dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Semoga hasil forum ini menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan RKPD yang akurat, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat Papua Selatan,” tandasnya. (Nuryani)
