Metro Merauke – Pencari kerja yang tak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mendatangi kantor gubernur untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan terkait hasil seleksi CPNS di Provinsi Papua Selatan.
Kedatangan pencaker disambut baik Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dan diajak masuk ke dalam ruangan bersama Sekretaris BKPSDM untuk melakukan audensi mencari solusi atas ketidak lulusan, terutama jika meraka merasa ada ketidakadilan dalam seleksi tersebut.
Salah satu pencaker, Marselino Gebze, pada seleksi CPNS lalu melamar di Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR. Dia membeberkan hasilnya mendapat nilai baik, namun dinyatakan tidak lulus.
“Poin saya 40,9 lebih tinggi dari salah satu peserta mendapat 38,1 yang dinyatakan lulus, sedangkan saya tidak lulus. Saya sudah melakukan sanggahan tapi jawabannya tidak memuaskan, termasuk persoalan ini juga sudah saya sampaikan ke Kepala BKPSDM. Saya pertanyakan, apa yang menyebabkan saya tidak lulus, apakah ada solusi,” ujar Marselino Gebze.
Tak jauh beda dengan yang dialami Mery Kamim. Dikatakan, dengan nilai tes SKB dan SKD Mery mengklaim dapat masuk diurutan 24 dari kuota 38 pada jurusan bidang yang dipilih saat tes.
“Nilai sudah saya hitung dan prediksi pasti masuk, tapi saya terima hasil tidak lulus dan menjadi urutan 45, saya merasa sangat kecewa mengetahui ada non OAP yang justru masuk dalam kuota OAP,” bebernya.
Dikatakan Sekretariat BKPSDM Papua Selatan, Bramantya Wardana, seluruh tahapan seleksi CPNS telah dilakukan dan hasilnya pun sudah diumumkan.
Terkait kuota OAP, sambungannya, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan seseorang OAP atau bukan, melainkan adanya keterangan atau rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua Selatan.
Mengetahui adanya permasalahan tersebut, Wakil Gubernur meminta pencaker untuk bersabar karena tidak bisa final dalam sehari untuk diselesaikan.
Dikatakan, pihaknya merasa perlu untuk mengagendakan pembahasan permasalahan itu dengan instansi terkait, termasuk menghadirkan Majelis Rakyat Papua Selatan.
Wagub menegaskan, masalah tersebut bukan persoalan sepele. Mengingat, kata Imadawa, seleksi CPNS kali ini menjadi seleksi pertama yang dilangsungkan Pemprov Papua Selatan dan dianggap sebagai pondasi awal yang harus berjalan dengan baik, transparan, dan profesional.
“Kalau ini dibiarkan kita akan lebih rugi. Seleksi CPNS pertama di Papua Selatan harus berjalan baik, kalau pertama saja sudah salah kita akan salah terus, sebagai dasar harus benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga kedepan akan benar,” tandasnya. (Nuryani)
