Metro Merauke – Ketua Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia, Yonas Nusi meminta pejabat di jajaran pemerintah pusat tidak selalu menyalahartikan aksi protes masyarakat Papua.
Menurutnya, apabila masyarakat Papua protes terhadap kinerja pemerintah, pembangunan dan kesejahteraaan itu bagian dari sikap kritis mereka. Jangan dianggap merupakan upaya melakukan makar atau lainnya.
“Kalau ada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, itu realita yang harus kita akui. Sebab, masyarakat Papua hingga ke kampung kampung, belum semuanya benar benar merasakan pembangunan dan kesejahteraan,” kata Yonas Nusi, Rabu (23/02/2022).
Anggota DPR Papua komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia itu mengatakan masyarakat Papua yang pro maupun kontra terhadap kebijakan pemerintah, juga merupakan anak bangsa.
Sikap protes mereka yang kontra merupakan bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai sikap kritis masyarakat, agar pemerintah bisa lebih peka melihat setiap masalah.
Katanya, di daerah lain warga atau kelompok masyarakat terkadang berlebihan saaat memprotes pemerintah.
Menuduh pejabat negara yang bukan bukan. Namun hanya ditanggapi dengan biasa biasa saja.
“Protes mereka dianggap bagian dari perbedaan bernegara, dalam sistem demokrasi. Mereka tidak dianggap seperatis. Akan tetapi kalau masyarakat Papua yang protes, dianggap akan melawan negara. Padahal itu hanya pendapat biasa,” ucapnya.
Yonas Nusi berharap, kebijakan Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI yang ingin setiap masalah di Papua diselesaikan secara humanis, benar benar dapat diimplementasikan.
“Kebijakan ini harus benar benar diimplementasikan dan dipahami juga oleh pejabat negara lainnya, hingga pejabat daerah,” ujarnya. (Arjuna/Redaksi)
