Wujudkan Pemerataan, Pemprov Papsel Tangani Ruas Jalan Rusak di 4 Kabupaten

Jalan Trans Papua, penghubung Kabupaten Merauke dan Boven Digoel kondisinya mengalami rusak parah

Metro Merauke – Geliat pembangunan di Provinsi Papua Selatan terus dilakukan, termasuk sektor infrastruktur jalan.

Hal itu sebagai wujud komitmen Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Wagup Paskalis Imadawa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dengan melakukan pengerjaan sejumlah ruas jalan yang rusak di empat kabupaten cakupan Papua Selatan.

Bacaan Lainnya

Di Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil alih pembangunan lima ruas jalan wilayahnya yang selama ini rusak.

Hal itu sampaikan Gubernur Apolo Safanpo dihadapan warga Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sabtu (24/05/2025).

Disebutkan, kelima ruas jalan tersebut, pertama Jalan Merauke-Dalim-Kuler-Onggaya-Tomer-Tomerau dan seterusnya lewat pantai timur.

“Selama ini lima ruas jalan itu hanya dikerjakan kabupaten, dan mulai tahun ini pemerintah provinsi akan turut serta mengambil bagian bersama-sama dengan empat kabupaten dalam pengerjaannya,” katanya.

“Kemudian, ruas jalan arah Kuprik-Sermayam-Jabebob sampai ke arah Bupul, disitu ada ruas jalan yang kita lakukan pelebaran, ada segmen yang kita lakukan perbaikan yang rusak, ada segmen yang kita lakukan peningkatan menjadi aspal,” terang Apolo.

Tak hanya itu, juga dilakukan pembangunan segmen baru. Termasuk perbaikan jalan ke arah Tanah Miring-Salor-Kurik-Kumbe dan Muara Bian. Lalu, jalan Bian-Okaba dan Bian-Ngguti-Nakias dan Banamepe.

Pihaknya berharap pengerjaan sejumlah ruas jalan rusak dapat diselesaikan dalam beberapa tahun kedepan, agar semua akses dan konektivitas antar moda transportasi bisa dikoneksikan.

“Jika akses jalan baik, distribusi orang, barang maupun jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Dikatakan, selain perbaikan jalan di empat kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memusatkan perhatian pada pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik.

Apolo mengatakan, pembangunan kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan sementara berlangsung, hingga kini sudah mencapai 12 persen.

Sesuai jadwal, katanya, pada 14 Desember 2025, yang mengerjakan pekerjaan itu menyerahkan kunci, dan mulai Januari 2026 sudah berkantor di Salor.

“Oleh karena itu kita harapkan wilayah ini akan tumbuh cepat karena pusat pemerintahan akan segera berpindah ke Salor dan Tanah Miring akan menjadi pusat yang ramai dan menghubungkan Kota Merauke dengan pusat pemerintahan provinsi yang baru,” tandas Apolo Safanpo. (Nuryani)

Untuk Pembaca Metro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *