Metro Merauke – DPR Papua tak ingin ada hak peserta Kartu Papua Sehat yang tidak terakomodir, saat diintegrasikan ke Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan tahun ini Pemerintah Provinsi Papua tak lagi menganggarkan dana KPS untuk warga asli Papua, melalui program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa).
Sebab, sesuai pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, mengamanatkan pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah, wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
“Kalau diintegrasikan ada 12 komponen [dalam KPS selama ini yang] bermasalah,” kata Jhony Banua Rouw, Senin (08/02/2021).
Di antara item itu, yakni KPS lewat program Jamkespa akan menanggung biaya perjalanan pasien yang dirujuk dari daerah, ke rumah sakit rujukan. Selain itu, jika ada pasien KPS yang meninggal dunia, disiapkan peti jenazah. Akan tetapi, di BPJS tidak seperti itu.
“Item yang tidak dibackup oleh BPJS, yang selama ini sudah ditanggung lewat program Jaminan Kesehatan Papua atau Jamkespa, ini yang ingin kita carikan solusi,” ujarnya.
DPR Papua juga khawatir, integrasi KPS yang terselenggara sejak 2014, ke BPJS Kesehatan menyebabkan banyaknya warga asli Papua kehilangan jaminan kesehatan. Sebab, salah satu syarat menjadi peserta BPJS Kesehatan mesti memiliki identitas kependudukan
Sementara itu, kebanyakan warga asli Papua terutama yang berada di kampung kampung, belum memiliki identitas kependudukan.
Pekan lalu, komisi bidang kesehatan DPR Papua menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan pihak kantor BPJS Kesehatan wilayah Papua.
Para pihak ini membicarakan solusi yang akan diambil. Bagaimana agar ketika diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, tidak menghilangkan item yang selama ini ada dalam KPS.
Juga agar peserta KPS yang belum memiliki identitas kependudukan, dapat diakomodir sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Ini harus kita antisipasi. Saya tawarkan bikin BPJS Plus atau BPJS Otsus. Ko beckup itu, uangnya dari kita. Aturannya jangan diperketat. Ketika orang Papua datang jangan minta mana KTP dan lainnya. Mayoritas orang Papua belum punya KTP apalagi di wilayah pedalaman,” ucapnya. (Arjuna)
