Mahasiswa Desak DPR Papua Bentuk Tim Investigasi Kasus Mutilasi di Mimika

Pengunjuk rasa saat ditemui anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Metro Merauke – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi Nduga se-Indonesia Kota Studi Jayapura mendesak DPR Papua, membentuk tim investigasi untuk kasus mutilasi empat warga asal Nduga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2022 lalu.

Desakan itu disampaikan saat puluhan perwakilan mereka berunjuk rasa di kantor DPR Papua, Kamis (16/09/2022).

Bacaan Lainnya

Pembunuhan dan mutilasi terhadap Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemanion Nirigi dan Atis Tabuni oleh enam oknum TNI AD dan empat warga sipil itu, dinilai tidak manusiawi dan diduga merupakan pelanggaran HAM berat.

Pengunjuk rasa menuntu Presiden RI, Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal, Andika Perkasa, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolres Mimika serta Kepala Badan SAR Mimika mengusut tuntas kasus tersebut.

Pengunjuk rasa yang dikoordinir koordinator lapangan, Lepania Doronggi dan Parantinus Ubruangge ini menyampaikan beberapa pernyataan sikap.

Pertama, menegaskan keempat korban adalah murni warga sipil, dan tidak ada bukti jelas apabila mereka melakukan transaksi senjata.

Kedua, mendesak menangkap dan memproses hukum para pelaku seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga, menuntut agar mengungkap motif pembunuhan keempat korban. Sebab, mereka dibunuh dengan cara tidak manusiawi.

Keempat, oknum anggota TNI yang membunuh rakyat sipil di Papua seperti memburu hewan atau binatang, ibarat memburu penjahat atau teroris adalah cara yang paling mengerikan dan dilakukan oleh manusia yang berkarakter psikopat.

Kelima, mahasiswa Nduga tidak percaya kepada TNI, Polri dan seluruh pihak keamanan organik maupun non organik yang bertugas di Tanah Papua.

Keenam, meminta Komnas HAM, Komisi I DPR RI, Kontras, LBH Papua, Amnesty Internasional dan Komisi HAM PBB segera membentuk tim investigasi, guna mengungkapkan kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang menemui pengunjuk rasa ini mengatakan, akan menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan DPR Papua untuk ditindaklanjuti.

“DPR Papua telah membentuk tim untuk turun ke Timika. Tim DPR Papua mendampingi keluarga korban bertemu dengan Kompolnas RI, bertemu dengan Komnas HAM RI. DPR Papua memberikan bantuan untuk keluarga korban,” kata Kadepa.

Ia menyatakan menerima aspirasi pengunjuk rasa untuk sampaikan ke pimpinan DPR Papua. Apalagi, DPR Papua juga telah membentuk tim untuk mengawal kasus mutilasi ini. DPR Papua juga berharap sama dengan pengunjuk rasa.

“Kasus pembunuhan dan mutilasi itu merupakan kasus kemanusiaan, sehingga menjadi keprehatinan semua pihak. Mereka menuntut agar potongan tubuh korban yang belum ditemukan, agar terus dicari sampai ketemu,” ujarnya.

Apalagi kata Kadepa, pelakunya sudah ada, sehingga harus ditanyakan kepada pelaku. Pengunjuk rasa juga minta agar tersangka warga sipil yang masih buronan, segera ditangkap.

“Mereka juga ingin pelaku harus dihukum mati dan meminta DPR Papua membentuk Pansus pembunuhan dan mutilasi di Timika itu. Keluarga korban meminta agar persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi itu, digelar di Timika, bukan di Jayapura dan Makassar,” kata Laurenzus Kadepa. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.