Metro Merauke – 4 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Papua Selatan, masing-masing Merauke, Asmat, Mappi, dan Boben Digoel mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) I untuk memilih ketua DPD Hanura Papua Selatan, masa jabatan 2023-2028, Sabtu (28/01/2023).
Musda I yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke dibuka langsung Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
Dikatakan Plt DPD Hanura Papua Selatan, Siswadi Tarigan, Musda I dilaksanakan untuk memilih ketua definitif DPD PPS sekaligus sebagai respon terhadap pemerintah pusat telah melahirkan pemekaran daerah otonomi baru.
“Kami berharap pengurus 4 DPC Hanura pikirkan masa depan Hanura di Musda untuk pilih ketua berkualitas yang kita dukung bersama,” ujarnya.
DPD Hanura Korda Papua Wilayah Animha, Ricky Farokha mengapresiasi 4 DPC Hanura di Papua Selatan yang dinilai terus aktif dan loyal terhadap partai.
Dikatakan, Hanura Papua Selatan menargetkan pada Pemilu 2024 memiliki keterwakilan untuk duduk di DPR PPS.
“Target untuk Merauke raih 5 kursi, Boven Digoel 4 kursi, Asmat 1 kursi, dan Mappi 2 kursi. Ini memang tidak mudah, Hanura harus solid dan bersatu,” jelasnya.
Ricky F juga memastikan bahwa DPD Hanura PPS wajib memberikan dukungan untuk semua proses pemerintahan dan pembangunan provinsi baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, K.H Arwani Syaerozi menyampaikan pesan Ketua Umum, bahwa Hanura sebagai peserta Pemilu 2024, menjadi media semua kader Hanura untuk menyerap aspirasi masyarakat kemudian perjuangkan melalui legislatif maupun eksekutif.
“Komitmen DPP, mengembalikan para kadernya untuk memiliki wakil di Senayan. Ini bukan kerja ringan, butuh keseriusan termasuk DPD PPS,” pintanya.
Saat membuka Musda Hanura, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, kesiapan partai politik dalam menyambut Pemilu 2024 sangat dibutuhkan, salah satunya dengan membentuk kepengurusan di Papua Selatan.
“Musda Partai Hanura DPD PPS menjadi bagian kesiapan jelang Pemilu 2024. Kami berharap, lakukan persiapan sebaik mungkin.”
Menurutnya, musyawarah daerah merupakan bentuk demokrasi dalam membentuk kepengrusan yang baru.
“Karena hal yang baik ini untuk dikembangkan demi memelihara iklim demokrasi yang kondusif di tanah air,” tandas Safanpo. (Nuryani)
