Metro Merauke – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Papua Selatan, menilai materi gugatan atas pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Boven Digoel tentang ijazah sarjana Marlinus selaku wakil bupati terpilih tidak berdasar dan sangat keliru.
Pasalnya, materi gugatan atas PSU Pilkada Boven Digoel yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut 4 dan calon nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempermasalahkan mengenai ijazah Marlinus wakil bupati terpilih sedangkan yang bersangkutan mendaftar di KPU menggunakan ijazah SMA bukan ijazah sarjana.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Papua Selatan, Hendrikus Mahuse menegaskan, kader partai Perindo, Marlinus (wakil bupati Boven Digoel terpilih) berpendidikan Sarjana, namun saat proses pendaftaran pencalonan di KPU yang bersangkutan menggunakan ijazah SMA guna mempermudah KPU dalam melakukan verifikasi.
“Bapak Marlinus benar menyandang gelar Sarjana lulusan 1986, namun ada beberapa pertimbangan salah satunya untuk mempermudah verifikasi KPU sehingga saat pendaftaran yang bersangkutan hanya menggunakan ijazah SMA,” kata Hendrikus Mahuse, Kamis (28/08/2025).
Dikatakannya, dalam Silon pada saat proses pencalonan di KPU, tercatat pendidikan terakhir Marlinus wakil bupati terpilih Boven Digoel tersebut menggunakan ijazah SMA.
‘Dan KPU telah melakukan verifikasi terhadap ijazah SMA tersebut, tidak ada masalah,” ucapnya.
Karena itu, Hendrikus menyebut, materi gugatan atas ijazah Sarjana Marlinus wakil bupati terpilih Boven Digoel sangat keliru.
Dirinya berpendapat, Mahkamah Konstitusi harus menolak dan menggugurkan gugatan tersebut agar mempercepat proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel hasil Pilkada serentak 2024.
Ditambahkan, tahapan PSU Pilkada Boven Digoel sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan aman.
‘Tentunya masyarakat tidak menginginkan adanya PSU kembali, dan tinggal menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih untuk membangun kabupaten Boven Digoel yang lebih baik lagi,” tandasnya. (Nuryani)
