Metro – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom merespons, untuk pertama kalinya digelar Sidang Paripurna I Pelantikan Senat dan Anggota Legislatif Council Pusat dan Daerah Terpilih, Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dikukuhkan di Yoka, Aula Asrama Mahasiswa Tolikara, 3 – 6 Juli 2025 lalu. Sebby menilai, Paripurna tersebut terkesan tidak serius.
“Kami militer itu, berdiri sendiri, kami sebagai pagar negara, melindungi negeri dan rakyat dari ancaman pemusnahan oleh kejahatan Indonesia. Jadi, kondisinya beda,” ujar Sebby Sambom kepada Metro, kemarin.
Menurut dia, ULMWP sebenarnya merupakan organisasi Papua di luar negeri yang tak bisa dijadikan alat politik bangsa Papua. Sebaliknya, organisasi perjuangan Papua Merdeka sejak semula adalah Komite Nasional Papua Barat, mirip BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk Jepang pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Sementara, Komite Nasional sendiri merupakan hasil dari keputusan Dewan Nugini pada Februari 1961, yang dibentuk untuk menyiapkan manifesto politik bagi negara Papua Barat di masa depan.
“Komite Nasional itu berkedudukan sama dengan BPUPKI. Dari dulu, dan pada 2008, kami aktifkan kembali menjadi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Jadi, KNPB itu bagian dari persiapan kemerdekaan Papua, ini yang kami akui,” jelasnya.
Sementara itu, atas Sidang Paripurna Pengukuhan Legislative Council Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Hon. Buchtar Tabuni, Ketua West Papua Council Pemerintah Sementara ULMWP, Sebby menolaknya.
“TPNPB tidak akan mengakui pembentukan itu, karena ULMWP itu sendiri bermasalah. Mereka punya dualisme kepemimpinan. Ada dua presiden, Menase Tabuni dan Benny Wenda, jadi kami tidak akan mengakui satupun semua itu,” sebut Sebby.
Sebby menjelaskan, perihal dualisme itu bermula ketika KTT II ULMWP di Vanuatu pada 2023 yang memilih Menase Tabuni sebagai Presiden Papua Barat. Namun belakangan, KTT itu dianggap tidak sah, yang berujung dengan diakuinya presiden baru Papua Barat Benny Wenda dalam sebuah deklarasi Papua Merdeka di Jayapura.
“Ini bikin kacau, sebenarnya mereka ini orang orang kacau, ambisius dan egois yang sebetulnya hanya memperpanjang penderitaan orang Papua. Ini menghalangi perjuangan kemerdekaan. Makanya, kami militer, tidak akan intervensi, tidak akan dengar dan tidak akan kompromi. Kami tetap berdiri sendiri sebagai pagar negara,” papar Sebby
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna pertama West Papua Council, Ketua West Papua Council, Pemerintah Sementara ULMWP Hon. Bucthar Tabuni, melantik ratusan anggota kongres yang terdiri dari Anggota Senat dan Legislatif Council tingkat pusat, wilayah, serta daerah (suku). Yakni terdiri dari 7 Wakil Ketua West Papua Council, 21 Anggota Senat terpilih, 7 Ketua Wilayah West Papua Council, dan 58 Ketua Daerah/Suku.
“(sekali lagi), kami tidak akan mengakui siapapun. TPN juga tidak akan intervensi, karena TPN itu berdiri sebagai pagar negara untuk semua orang Papua, baik masyarakat sipil, politik dan diplomat. Tapi kami akan hadir, kalau tiba waktunya kami ambil alih negara, pengertiannya, kita harus melakukan revolusi total, untuk (membuat) adanya tekanan internasional agar mendesak Indonesia ke meja perundingan. Setelah itu selesai, dan PBB masuk, disitulah kami akan hadir,” tutupnya. (redaksi)
