Metro Merauke – Pertamina mengklaim tidak ada pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan, secara estimasi pihak Pertamina memastikan stok BBM berbagai jenis mencukupi.
Lalu, mengapa masih saja terlihat adanya kendaraan ‘mengular’, antre BBM di sejumlah SPBU di Merauke.
Pihak Pertamina mengakui, terjadinya antrean panjang beberapa waktu terakhir, merupakan efek dari kenaikan harga BBM sejak 1 April lalu.
Dijelaskan Sales Branch Manager Rayon III Papua, Anwar Hidayat, ada beberapa efek dari kenaikan BBM jenis Pertmax yang signifikan.
Ini semua, sambungnya, merupakan imbas terjadinya perang yang melanda negara Rusia dan Ukraina hingga mengakibatkan melonjakannya harga minyak dunia.
Namun, diketahui ada hal lain yang berhasil diungkap Pertamina. Diduga, sebagai pemicu utama antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam kota, disebabkan adanya oknum nakal yang menyalah gunakan produk BBM bersubsidi.
“Ada beberapa indikasi yang kita temukan, ada oknum-oknum yang menyalah gunakan prodak BBM subsidi. Dimana, mereka mengantri lebih dari sekali, kemudian hasilnya dijual kembali atau diecer,”bebernya kepada wartawan.
Dijelaskan Anwar Hidayat, sejak pertengahan Maret 2022, pemerintah telah menerbitkan SK, Pertalite dan Bio Solar masuk penugasan BBM bersubsidi.
Ia merinci, untuk Bio Solar mendapat subsidi pemerintah Rp9.500, sedangkan Pertalite disubsidi sebesar Rp7.900. Sehingga penerapan satu harga untuk BBM bersubsidi pun terjadi di Merauke.
Sayangnya, BBM subsidi yang dilakukan pemerintah dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, menyusul adanya ulah oknum yang menyalah gunakan BBM subsidi tersebut.
Menurut Anwar, sesuai ketentuan, BBM subsidi tidak diperbolehkan dijual kembali atau diecer.
Tapi ternyata, saat ini Pertalite adalah BBM subsidi, justru banyak ditemukan dijual eceran.
“Sebenarnya tidak boleh itu diecer, karena hanya boleh langsung digunakan konsumen. Kalau seperti ini konsumen yang benar-benar membutuhkan paling dirugikan, “jelasnya.
Pemerintah dan Aparat Diminta Tertibkan Pengecer Pertalite
Pertamina meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk serius dan tegas menertibkan pengecer produk BBM Subsidi (pertalite) yang marak terjadi.
“Kita segara mungkin koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan, kita minta untuk bisa menertibkan pengecer pertalite, terutama prodak subsidi,” kata Anwar.
“Buat apa pemerintah mensubsidi barang itu, malah dijual kembali. Jelas pemerintah juga rugi, BBM subsidi tidak tepat sasaran.”
Dia menyebut, Pertamina sendiri bertugas hanya sebagai operator dan menyalurkan BBM dari pemerintah, baik subsidi maupun non subsidi kepada masyarakat.
Sedangkan mengenai kewenangan pengawasan dan penindakan, katanya, berada di tangan pemerintah daerah serta aparat keamanan.
“Pemda dan aparat yang punya hak dan wewenangan di lapangan untuk pengawasan hingga penindakan, kalau kita menindak itu tidak tepat karena bukan ranah kita (pertamina).(Nuryani)
