Metro Merauke – Setelah melalui sidang paripurna selama tiga hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Papua berhasil menetapkan dan menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah Merauke non APBD tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah dari lima Raperda non APBD yang dibahas.
Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina merinci, 4 Raperda non APBD yang telah ditetapkan masing-masing, Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disusul Raperda Penyelenggaraan Periwisata serta Raperda Penyelenggaraan Perikanan.
“Masih ada Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditunda pembahasannya,” kata Latumahina saat menutup sidang paripurna, Kamis lalu.
Pada kesempatan itu Ketua DPRD Merauke menekankan, setelah Perda ditetapkan dan berlaku, hendaknya dapat dilaksanakan.
“Dengan harapan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata mengalami kemajuan guna menunjang pembangunan daerah,” pintanya.
Tak hanya itu, dewan juga mengingatkan pihak Eksekutif, dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah induk maupun perubahan, dapat dibahas dan ditetapkan sesuai tahapan dan ketentuan.
Sementara itu Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan mengatakan, Peraturan daerah merupakan instrumen pembangunan terpenting dalam pemerintahan di daerah.
“Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri menurut asas otonomi daerah, dan melaksanakan tugas pembangunan yang diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, ” kata Wabup.
Kini, lanjutnya, dengan disetujui dan ditetapkan 4 Raperda menjadi Perda oleh DPRD Merauke dan Pemerintah Daerah, selanjutnya dilakukan penyempurnaan sesuai hasil pembahasan bersama.
“Selanjutnya dimintakan nomor register pemprov Papua untuk kemudian diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Merauke,”ucapnya.(Nuryani)
