Metro Merauke – Kebijakan Pemerintah Pusat melakukan efesiensi anggaran mendapat kritik dari berbagai pihak. Penolakan kebijakan itu bahkan juga datang dari Senator daerah pemilihan Papua.
Dalam rapat Paripurna yang berlangsung belum lama ini, Anggota DPD RI Dapil se Tanah Papua kompak dengan tegas menolak kebijakan tersebut, lantaran dinilai tidak efektif bagi Papua dengan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Seperti yang dikemukakan Anggota DPD RI, Frits Tobo Wakasu. Menurutnya, efesiensi anggaran bagi DOB perlu dipertimbangkan.
Katanya, Provinsi Papua Selatan yang baru mau berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia, tentu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di segala sektor.
“Di negara berkembang seperti Indonesia rasanya tidak perlu efesinsi anggaran, terlebih efesinsi anggaran untuk Papua dengan 6 Provinsi, baiknya ditiadakan,” ujar Frits Tobo Wakasu di Merauke, Rabu (26/03/2025).
Penolakan yang dengan tegas disampaikan itu bukan tanpa alasan. Menurut Frits Tobo Wakasu, dengan adanya pembatasan anggaran, membunuh karakter untuk DOB maju dan berkembang.
“Kami punya dasar kuat, sebagai daerah Otsus, berikan keleluasaan untuk kelola anggaran sesuai amanat UU Otsus. Berikan keleluasaan pimpinan daerah kelola anggaran yang intinya masih dalam koridor RI,” tandasnya. (Nuryani)
