Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah cepat dan tegas dalam mempercepat cakupan imunisasi, mengendalikan malaria, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, membuka Pertemuan Tingkat Tinggi lintas sektor di Swiss-Belhotel, Selasa (23/06/2026).
Dalam pertemuan yang diinisiasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P2KB) Provinsi Papua Selatan ini, Agustinus menegaskan lima arahan kebijakan Gubernur yang wajib menjadi pedoman seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agustinus meminta seluruh OPD keluar dari zona nyaman dan berkolaborasi secara nyata. Masalah kesehatan bukan hanya beban Dinas Kesehatan.
“Dinas PU harus memastikan pembangunan jalan membuka akses ke Puskesmas, Dinas Pendidikan wajib menyisipkan bulan imunisasi anak sekolah dalam kalender akademik. Dinas Perhubungan harus memikirkan jalur sungai untuk didistribusi vaksin dan tenaga kesehatan ke kampung terpencil, dan Disdukcapil wajib mensinkronkan data penduduk dengan sasaran imunisasi,” jelas Guritno.
Pemprov Papua Selatan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai fondasi jangka panjang. Perda ini akan memuatJaminan afirmasi layanan bagi OAP, kewajiban belanja kesehatan minimal 10% dari APBD, Pengaturan pelayanan bergerak (mobile clinic) dan posyandu kampung.
Akselerasi Pergub, sambil menunggu proses legislasi Ranperda, Gubernur menginstruksikan percepatan penetapan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan imunisasi untuk mengatur sweeping wilayah risiko tinggi dan keterlibatan tokoh adat/agama.
Dikatakan, mengingat Merauke dan Boven Digoel berbatasan langsung dengan Papua Nugini, pergerakan penduduk lintas negara memicu risiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat surveilans di perbatasan dan bersinergi dengan Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.
Tak hanya itu, kata Guritno, pendekatan medis dinilai tidak cukup untuk mengatasi keraguan imunisasi di beberapa kampung. Tokoh adat dan agama diminta menjadi jembatan komunikasi, sementara Tim Penggerak PKK dan kader posyandu bergerak sebagai ujung tombak di lapangan.
Tidak ada komitmen tanpa anggaran. Pemprov berkomitmen mendorong alokasi anggaran kesehatan yang memadai dari APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta mengawal agar hasil kesepakatan pertemuan ini langsung masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
Di akhir sambutannya, Agustinus Joko Guritno mengingatkan bahwa sebagai provinsi muda, Papua Selatan sedang menulis sejarah baru pembangunan kesehatan.
”Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apakah generasi Anim Ha menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bermartabat, benar-benar lahir atau tetap menjadi mimpi. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini memilih jalan kerja nyata,” tegasnya. (Nuryani)
