Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masa studi seluruh mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) yang sempat terkendala akibat adanya pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Langkah penuntasan ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menjelaskan terdapat 12 orang mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya, baik di dalam maupun luar negeri.
Dirincikan, ada 10 mahasiswa dari Poltekkes Semarang, Jawa Tengah. Seluruh lulusan bidang kesehatan ini telah menyelesaikan studinya dan langsung dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dialokasikan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di empat kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan sesuai bidang keahlian masing-masing.
“Juga ada 2 mahasiswa lulusan Amerika Serikat, merupakan bagian dari mahasiswa pelimpahan program Siswa Unggul Papua era prapemekaran yang pembiayaannya kini diselesaikan melalui APBD Provinsi Papua Selatan,” terang Prayitno kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Selain yang telah lulus, Dinas Pendidikan Papua Selatan mencatat ada 9 mahasiswa pelimpahan SUP yang saat ini masih aktif berkuliah dan dibiayai penuh APBD Provinsi Papua Selatan.
”Kami berharap pada tahun 2026 seluruh mahasiswa ini sudah harus selesai, karena alokasi anggaran yang diberikan sesuai dengan peraturan gubernur memang sampai batas tahun 2026,” ujarnya.
Terkait mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri (seperti di Amerika Serikat), pemerintah terus memantau proses akademik mereka.
Pemerintah Amerika Serikat melalui perwakilannya juga memberikan dukungan yang baik terkait komunikasi, evaluasi, hingga sinergi pembiayaan.
Mengingat tingginya biaya studi di luar negeri yang diestimasikan berkisar antara Rp800 juta hingga Rp900 juta per orang setiap tahunnya, penyelesaian studi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan penyelesaian mahasiswa eks SUP terlebih dahulu sebelum membuka program baru ke luar negeri.
Untuk mahasiswa di dalam negeri, Dinas Pendidikan Papua Selatan terus memperkuat kerja sama (Memorandum of Understanding / MoU) dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta ternama.
Fokus utama penempatan dan kerja sama saat ini diarahkan pada bidang-bidang strategis yang mendukung pembangunan daerah, seperti kesehatan, pendidikan, dan sains.
Kebijakan ini diambil guna memastikan tenaga lulusan yang dihasilkan benar-benar terserap dan linier dengan kebutuhan percepatan pembangunan di empat kabupaten lingkup Provinsi Papua Selatan.
Bagi mahasiswa yang menghadapi kendala masa studi melewati target 2026, pihak dinas akan melakukan evaluasi mendalam guna menentukan kebijakan penanganan selanjutnya, termasuk opsi perpanjangan waktu studi secara selektif. (Nuryani)
