Metro Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan tengah melakukan koordinasi intensif bersama instansi terkait untuk mengkaji peningkatan status penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan dari status Waspada menjadi Siaga Darurat.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa penyesuaian status darurat bencana harus didasarkan pada kondisi faktual dan data pasti di lapangan.
”Ya, itu sedang kita koordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Kehutanan melalui UPT-UPT yang ada di sini, karena status itu kan ada kaitan dengan kondisi faktual di lapangan. Nanti kalau kondisinya memang sudah harus ditingkatkan, harus kita tingkatkan, dan itu berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan yang harus kita lakukan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/09/2026).
Dikatakan, Pemprov Papua Selatan bakal menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengevaluasi data perkembangan Karhutla dan kekeringan sebelum mengesahkan peningkatan status siaga tersebut.
Sebelumnya, Kepala Balai Taman Nasional (TN) Wasur, Acha Anis Kosay mendorong Pemda dan stakeholder daerah agar segera menaikkan level kesiapsiagaan guna mengantisipasi maraknya titik panas (hotspot) serta ancaman gagal panen yang mulai meluas di wilayah Merauke dan sekitarnya.
Peningkatan status dari Waspada ke Siaga/Darurat dinilai agar daerah dapat mengakses dana bencana (on-call) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan adanya dukungan anggaran dan penetapan status darurat, intervensi skala besar dapat segera direalisasikan, di antaranya:Pemadaman Udara (Water Bombing) maupun operasi hujan buatan bersama BMKG untuk memadamkan Karhutla sekaligus menyiram lahan pertanian yang dilanda kekeringan.
Menurut Acha Kosay, bencana kemarau panjang tahun ini tidak hanya memicu kebakaran hutan, tetapi juga memukul sektor pertanian masyarakat. Di beberapa kawasan, seperti Distrik Kurik, ratusan hektar tanaman padi dan palawija terancam gagal panen akibat krisis air.
Melalui sinergi antara Pemprov Papua Selatan, BPBD, BMKG, serta Balai TN Wasur, diharapkan penetapan status siaga ini dapat segera diputuskan sehingga penanganan Karhutla dan dampak kekeringan dapat berjalan lebih cepat dan terpadu. (Nuryani)
