Metro Merauke- Suasana di sudut Kota Merauke mendadak haru sekaligus riuh ketika para petugas kebersihan dan penyapu jalan menyampaikan isi hati mereka. Mengenakan seragam biru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, mereka menyuarakan nasib yang tak kunjung membaik langsung di hadapan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Selasa (15/09/2026).
Salah seorang ibu penyapu jalan, Juliana Ronsumre, dengan raut wajah lelah namun tegas, mengungkapkan keluh kesahnya yang sudah terpendam bertahun-tahun. Upah harian sebesar Rp92.000 atau sekitar Rp1,9 juta per bulan, tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2018.
“Masa kita dari 2018 itu masih Rp92.000 sampai 2026? Sedangkan sekarang harga barang di pasar saja sudah berapa. Untuk makan sehari-hari dan bayar kos saja tidak cukup,” ungkapnya dengan nada penuh harap.
Selain besaran upah yang jauh di bawah standar layak hidup saat ini, para petugas kebersihan juga mengeluhkan sistem penghitungan hari kerja.
Menurut mereka, upah hanya dihitung berdasarkan lima hari kerja per minggu, sementara hari libur atau tanggal merah tidak dihitung sebagai akumulasi pendapatan bulanan.
Kondisi ini kian menghimpit karena sebagian besar penyapu jalan belum memiliki rumah pribadi dan harus menyisihkan pendapatan bulanan untuk membayar sewa kos.
“Kita ini rata-rata kos, jarang yang punya rumah sendiri. Kerja cuma dihitung 20 hari, kalau ada tanggal merah tidak dihitung. Padahal kita ini sudah tua, bahkan saya sudah punya empat cucu, tapi gaji tidak pernah ada kenaikan sama sekali,” lanjutnya.
Keluhan ini sejatinya bukan hal baru. Para pekerja mengaku telah berkali-kali menyampaikan aspirasi mengenai penyesuaian upah kepada pejabat dinas terkait, mulai dari tingkat Kepala Bidang hingga Kepala Dinas. Namun hingga kini, respon positif yang diharapkan tak kunjung terealisasi.
Kali ini, aksi penyampaian aspirasi secara langsung di depan Gubernur ini diharapkan menjadi titik terang bagi para pejuang kebersihan di ibu kota Provinsi Papua Selatan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan upah mereka dengan laju inflasi dan biaya hidup di Merauke. (Nuryani)
