Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Barat memfokuskan lima prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2023 sekaligus berupaya menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi itu.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani pada acara pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 di Manokwari, Selasa.
Wakil Gubernur menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di Provinsi Papua Barat, yakni: pertama, percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; kedua, peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial.
Prioritas ketiga, pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah; keempat, peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan.
“Prioritas kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola otsus berbasis stabilitas wilayah,” ujar Wakil Gubernur.
Dengan menetapkan lima prioritas pembangunan ini, kata Muhamad Lakotani, Pemerintah juga telah membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD 2023 dengan berpedoman pada RDP Provinsi Papua Barat 2023—2026.
Disebutkan pula bahwa target realistis yang akan dicapai pada tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) lahan dan kehutanan.
Wagub mengemukakan pemprov setempat menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, IPM 2023 ditargetkan sebesar 66,19 poin dari 65,26 poin pada tahun 2021.
Berikutnya, target tingkat kemiskinan Papua Barat pada tahun 2023 turun menjadi 20,86 persen dari 21,82 persen pada tahun 2021, kemudian rasio gini pada tahun 2023 sebesar 0,378 persen dari 0,374 persen pada tahun 2021.
“Tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat pada tahun 2023 kami targetkan turun menjadi 5,69 persen dari 5,84 persen pada tahun 2021. Adapun tingkat emisi GRK pada tahun 2023 ditargetkan 3.740.830 TCO2/tahun dari 5.344.043 TCO2/tahun pada tahun 2021,” kata Lakotani.
Muhamad Lakotani berharap seluruh peserta musrenbang yang terdiri atas 13 bupati/wali kota dan perangkat teknis masing-masing daerah agar fokus pada sasaran makro daerah yang tertuang dalam RKPD.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat 2023 ini digelar secara luring dan daring dengan tema “Mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberian masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari”.
Acara ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, hingga staf ahli Bappenas selaku narasumber yang memaparkan perencanaan program strategis nasional dan daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga tata kelola keuangan daerah. (Antara)
