Metro Merauke – Masyarakat Merauke di 20 distrik diminta tetap bersabar dan tidak perlu merasa kecewa dengan adanya penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merauke, yang sedianya dijadwalkan dilantik Wakil Gubernur Papua, Jumat (26/2), di Jayapura, Provinsi Papua.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Benjamin Latumahina menyebut, penundaan pelantikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dan Wakilnya H Riduwan, bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Papua, menyusul adanya permintaan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Memang ada rasa kecewa. Namun dilain sisi kita juga bersyukur, seremonial kenegaraan (pelantikan) akan dilakukan langsung kepala pemerintahan provinsi (Gubernur), pasti auranya akan berbeda. Sehingga, saya pikir kita semua harus bisa sabar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/2).
Kendati terjadi penundaan, Ketua DPRD Merauke mengharapkan pelantikan dapat segera dijadwalkan kembali pelaksanaanya. “Tentu kita harapkan penundaan ini tidak berlangsung lama. Syukur-syukur Sabtu besok sudah bisa dilangsungkan,” ucapnya.
Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina mengapresiasi antusias masyarakat dalam menyambut pemimpin daerah yang baru hasil Pilkada serentak 2020, Romanus Mbaraka-H Riduwan. “Ini satu tanda saling menjaga kebersamaan. Mari kita berdoa agar agenda utama pelantikan segera terselenggara,” katanya.
Ketua DPRD menyakini,
kepada Bupati dan Wabup terpilih telah paham betul apa saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dimana, menurut Benny, berbagai sektor pembangunan di Merauke perlu digenjot kemajuannya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat hingga peningkatan kapasitas orang asli Papua, supaya lebih maju dan berkembang.
“Untuk pendidikan, akan dimaksimalkan dengan 20 persen dari APBD. Kemudian perlu memetakan penyelenggaraan pendidkan dengan baik, dari sumber daya manusia, managemen pendidikan, insfrastruktur sarana prasarana pendidikan. Lalu disektor kesehatan sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Tak kalah penting, lanjut Ketuan DPRD, kemajuan infrastruktur jalan menjadi penting dilakukan. Utamanya jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
“Bupati harus bisa jadi fasilitator menyambungkan program-program provinsi, seperti jalan di Okaba dan Jagebob yang rusak, imbasnya perputaran ekonomi masyarakat jadi tersendat. Masalah ini perlu dipikirkan tanpa mengenyampingkan infrastruktur lainnya,” tandasnya. (Nuryani)
