Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discusion (FGD) tentang penambahan bobot pada Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Papua Selatan terkait tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP PPS.
FGD yang berlangsung di Gedung Negara Kantor Pemerintah Provinsi Papua Selatan itu diikuti Bupati dan Ketua DPRD 4 Kabupaten Papua Selatan, perguruan tinggi, Badan Kesbangpol dan Bagian Hukum dari 4 Kabupaten, FKUB, Ketua LMA, dan Tokoh Perempuan.
Penjabat Gubenur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo menyampaikan pembahasan Rapergub Papua Selatan dan tata cara pembentukan keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) ini sangat penting dan wajib dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Pj. Gubernur yang terdiri dari empat poin.
Masing-masing membentuk ielembagaan struktur organisasi dan mengisi dengan perangkat aparaturnya, dan telah diselesaikan.
Tugas kedua, mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur perkantoran yang dimulai dari kantor gubernur, kantor DPR Provinsi, Kantor MRP dan kantor dinas.
Ketiga membentuk DPR Provinsi Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan serta yang terakhir yaitu membentuk pemerintahan provinsi definitif.
“Itu saja tugas yang diamanatkan kepada Pj Gubernur, oleh karena itu kami akan melaksanakan empat tugas pokok itu,”ungkap Apolo Safanpo di Merauke, Senin (30/1/2023).
Pj. Gubernur meminta perwakilan unsur pemerintahan dari 4 kabupaten dan komponen masyarakat agar memasukkan usulan terkait pembentukan MRP yang menjadi penting untuk segera dilakukan, agar dapat disepakati secara bersama guna kepentingan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.
” Kita akan melaksanakan proses rekrutmen keanggotaan sesuai dengan Pergub yang dibahas dan disepakati bersama dengan menjunjung tinggi nilai kearifan di Papua Selatan,”pungkasnya. (Nuryani)
