Metro Merauke – Sejumlah massa yang tergabung dalam Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu siang (23/10/2024).
Selain mempertanyakan kuota 80 persen CPNS OAP khusus Papua Selatan, massa juga mempertanyakan adanya penerimaan 256 CPNS yang datang dari Jayapura, Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan sementara memperjuangkan kuota 80 persen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi orang asli Papua (OAP)
Hal ini disampaikan Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng saat menerima massa yang mengatasnamakan diri dari Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri yang datang ke Kantor Gubernur Papua Selatan untuk mempertanyakan kuota 80 persen CPNS OAP khusus Papua Selatan di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (23/10/2024).
Penanggung jawab Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri, Markus Tabo Kawatpot, saat membacakan pernyataan sikap menyoroti terkait penerimaan 256 CPNS dari Jayapura yang dianggap tidak berpihak dan merugikan.
“Kami meminta pemerintah konsisten terhadap kuota 80 persen CPNS bagi anak asli Papua Selatan,” katanya.
Sesaat setelah melakukan orasi di depan gedung negara, Pj Sekda Papsel, Maddaremmeng menemui pendemo dan mengajak untuk duduk berdialog.
Pada kesempatan itu Maddaremmeng menjelaskan awal alur hingga adanya rekrutmen ratusan CPNS dimaksud.
“Dari awal terbentuknya Provinsi Papua Selatan, minim pegawai, sehingga pegawai itu diterima dari empat tempat,” ujarnya.
Kemudian, sambungnya, masuklah 734 pegawai dari empat kabupaten, Papua induk, pemerintah pusat, dan permintaan secara mandiri, semuanya diterima.
“Dari dasar pengusulan diawal itu yang diambil untuk mengisi jabatan-jabatan.”
Selanjutnya dalam penerimaan CPNS 2024, Pemprov terus meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) untuk tidak perlu lagi passing grade, melainkan meminta perengkingan.
“Kita baru usahakan. Jadi, kita mau memakai rengking saja, supaya kuota 80 persen dapat terpenuhi. Dalam waktu dekat Pj Gubernur Papua Selatan akan bertemu Menpan-RB untuk memastikan persyaratan kuota 80 persen. Kita usahakan OAP itu kita pastikan memang warga Papua Selatan dan non OAP juga harus di Papua Selatan,” terangnya.
Sementara itu, terkait 256 dari Jayapura, kata Maddaremmeng, pemerintah pusat dalam hal ini yang meminta untuk Pemprov Papua Selatan menerima.
“Kita sebenarnya menolak, Papua Selatan yang paling terakhir menerima karena lama tidak diproses tapi terus didesak oleh pemerintah pusat untuk harus menerima,”kata Maddaremmeng.
Akan tetapi, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuat kompensasi yakni meminta kuota penerimaan 1.000 CPNS di Papua Selatan.
“Jadi, penerimaan kuota 1.000 CPNS itu diberikan karena kita mau menerima 256 CPNS dari Jayapura,” ujarnya.
Kuota penerimaan 1.000 CPNS ini juga sudah didiskusikan sesuai undang-undang kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan kuota 20 persen untuk non asli Papua.
“Kita juga diskusikan kalau misalnya dikasih sarjana maka kemungkinan sudara-sudara kita OAP tidak dapat,”kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami menerangkan, pegawai yang bekerja di Papua Selatan maupun daerah otonom baru (DOB) lainnya bersumber dari pegawai pada empat kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Papua Selatan.
Kemudian, berasal dari kementerian lembaga. Selanjutnya, berasal dari provinsi induk, dan permintaan sendiri.
“Kami sudah meminta kepada para bupati untuk pegawai yang mau pindah ke Provinsi Papua Selatan mendaftar ke bupati setempat untuk menerbitkan surat keputusan ke provinsi,” jelasnya
Pihaknya bakal mengawal kuota 80 persen kuota CPNS bagi orang asli Papua, khususnya orang asli Papua Selatan dan pengisian jabatan. (Nuryani)