Metro Merauke – Ketua Dewan Adat Distrik Skamto Kabupaten Keerom, Papua, Didimus Werare menyatakan heran dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ia membandingkan Provinis Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana Otsus.
“Aceh dapat, Papua dapat. Di Aceh jalan baik, kenapa di Papua tidak bisa jalan baik. Karena Kami lihat pembangunan-pembangunan yang ada di sini tidak berjalan baik. Ini akibat dari penyalahgunaan anggaran,” kata Didimus di Arso, Jumat (18/11/2022).
Menurut Didimus, masyarakat Papua hingga akar rumput akan merasakan manfaat dana Otsus jika para pejabat dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten-kabupaten mengelolanya dengan hati bersih.
Namun, apa yang ia rasakan seperti yang dikeluhkan para pemuka masyarakat di daerahnya di Kabupaten Keerom, sangat jauh dari harapan.
Padahal katanya, dengan dana Otsus harusnya dapat memberdayakan masyarakat Papua. Memberikan mereka rumah layak huni, dan fasilitas kesehatan lengkap. Namun itu tidak terjadi.
“Soal anak sekolah saja, baik dia orang masih bisa usaha, dia bisa sekolahkan dia punya anak, tapi orang yang tidak bisa usaha, anak mungkin hanya batas SMA, mau lanjut kuliah sudah tidak bisa,” kata Didimus.
Didimus Werare mengapresiasi langkah Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe yang kini berstatus tersangka kasus korupsi.
Didimus berharap, lembaga antirasuah itu tidak hanya memeriksa Lukas terkait dugaan gratifikasi Rp 1 miliar, tetapi menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk mengaudit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke distrik-distrik.
“Semua harapan kami masyarakat adat, ada pada KPK dan masyarakat adat tetap dukung kepada KPK untuk telusuri semua dana-dana yang ada kemana, mungkin ada dalam parit, dalam kantong pejabat, tidak tahu apa lagi,” harap Didimus.
Didimus menilai, kedatangan lembaga antirasuah itu seakan tengah menyalakan cahaya untuk menguak tabir kegelapan yang selama ini menutupi praktik-praktik kotor para pencuri uang rakyat Papua.
Didimus juga berharap, hasil sementara pemeriksaan KPK terhadap orang nomor satu di Papua itu dapat dibuka ke publik supaya masyarakat Papua tidak menaruh curiga kepada KPK.
“Tidak tahu selanjutnya itu Ketua KPK dan Pak Gubernur atur bagaimana, itu kami orang adat juga belum dengar. Belum tahu tujuan dari itu, tapi dengan harapan besar, saya sendiri lihat mungkin mereka dua sudah baku pesan,” kata Didimus. (Redaksi/Arjuna)
