Metro Merauke – Penjabat (PJ) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menegaskan, pasca dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang dilakukan Wapres RI, K.H Ma’ruf Amin, menandai dimulainya pembangunan fisik kantor pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Dikatakannya, berkaitan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pemerintah di pusat pemerintahan di KTM Salor, Distrik Kurik, mulai dari kantor gubernur, DPR Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dimana, sambungnya, pembangunannya akan dilakukan melalui Kementerian PUPR yang diawali dengan peletakan batu pertama, Selasa (04/06/2024).
“Disampaikan Dirjen Perumahan PUPR, anggarannya pun sudah siap. Sementara itu, pekerjaannya sedang dilelang di Kementrian PUPR,” ujar Apolo Safanpo kepada wartawan.
Mantan Rektor Uncen Jayapura menyebut, sampai saat ini 4 DOB, baik Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah maupun Papua Barat Daya, belum ada yang mulai membangun 3 kantor dimaksud. Sebab, semua dilakukan secara terpusat oleh Kementerian PUPR.
Apolo Safanpo mengatakan, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat, tentang kanapa setelah satu tahun melaksanakan masa persiapan, namun belum ada pembangunan yang dilakukan di pusat pemerintahan.
“Tugas Pemprov adalah mempersiapkan 8 kriteria kesiapan, semisal mengenai ketersediaan lahan, pembebasan tanah sampai dengan masterpland, basic desain, dokumen amdal, studi kelayakan, dan rencana anggaran biaya. Semua kriteria itu sudah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri, PUPR, dan Kementrian ATR,” terangnya.
Disinggung soal besaran anggaran pembangunan untuk pusat pemerintahan PPS, Apolo Safanpo mengungkapkan anggarannya mencapai Rp450 Miliar.
“Kita harapkan setelah peletakan batu pertama dilakukan simbolis oleh Wapres Ma’ruf, selanjutnya Kementerian PUPR segera laksanakan pembangunan fisik sesuai prosedur dan mekanisme,” tandas Apolo Safanpo. (Nuryani)
