BPK Lakukan Periksaan di Papua Selatan, Wagub Minta OPD Kooperatif Berikan Laporan

Metro Merauke – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa tekankan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi setempat kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan provinsi tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BPK RI di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (14/4/2025).

Bacaan Lainnya

“Saya mau tekankan kita harus kooperatif, perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD dan staf yang dimintai keterangan lebih khusus bendahara,” katanya.

“Kita harus masuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuh Wagub Paskalis Imadawa.

Paskalis meminta agar kendaraan dinas dari masing-masing OPD yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan. “Jangan ketika stafnya pindah ke instansi lain, kendaraannya juga ikut pindah, itu tidak boleh terjadi.”

Paskalis meminta kepada BPK RI perwakilan Papua Selatan membantu pihaknya lantaran pemerintah Papua Selatan masih baru.

“Saya harap Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun, membantu kami karena masih baru, kami siap untuk dikoreksi,” ujarnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng dalam rapat berharap rekapan pertanggung jawaban dari masing-masing OPD diharapkan agar disiapkan secara baik.

Terkait aset, kata Maddaremmeng, agar didiskusikan dengan baik sehingga saat pemeriksaan tidak menumpuk.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung mengatakan, selama pemeriksaan, pihaknya bakal menyiapkan LO untuk membantu proses pemeriksaan.

“Seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kooperatif selama pemeriksaan,” pinta Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memang baru, tetapi Pemeriksaan BPK bukan barang baru.

Bangun mengapresiasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, ada niat pengelolaan dana secara baik. (Nuryani)

UNTUK PEMBACA METRO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *