Metro Merauke – Anggota DPR Papua komisi bidang pemerintahan, politik, keamanan, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Emus Gwijangge mengingatkan oknum akademisi tidak memperkeruh situasi Papua.
Emus mengatakan, ada oknum akademisi dari universitas ternama di Papua, yang selama ini pernyataannya terkesan provokatif, terutama lewat postingannya di media sosial.
“Misalnya saja oknum akademisi itu menyebut rencana pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua, sebagai Provinsi KKB (kelompok kriminal bersenjata). Ini seakan upaya menggiring opini publik, dan berpotensi menciptakan polemik,” kata Emus Gwijangge, Selasa (29/03/2022).
Menurutnya, hak setiap orang berpendapat. Akan tetapi sebagai akademisi oknum itu mestinya memberikan komentar atau gagasan, yang bisa melahirkan suatu solusi bagi Papua, di tengah pro dan kontrak rencana pemekaran dan eskalasi kekerasan yang meningkat.
“Bukan malah mengeluarkan pernyataan pernyataan yang terkesan diskriminatif, dan menyudutkan pihak dari daerah tertentu di Papua,” ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu tidak ingin ada yang berupaya mencari keuntungan tertentu dalam situasi Papua sekarang ini.
Sebab, Papua adalah rumah bersama bagi siapapun yang tinggal di sana, dan perlu dijaga agar terus aman, damai dan nyaman.
“Saya perhatikan oknum ini sejak dulu selalu mengeluarkan pernyataan pernyataan yang menuai polemik,” ujarnya.
Emus berharap, rektor universitas tempat oknum akademisi itu mengajar, dapat menegur yang bersangkutan.
Sebab, meski itu pernyataan pribadi oknum tersebut, namun akam selalu dikaitkan dengan universitas asalnya.
Emus Gwijangge mengatakan, sebagai pengurus alumni dari universitas itu, ia merasa tidak nyaman dengan pernyataan pernyataan oknum akademisi tersebut.
“Universitas itu hadir untuk melindungi dan memproteksi orang Papua. Sebagai akademisi mestinya ia melakukan kajian mengenai rencana pemekaran yang kini menjadi pro dan kontra, dan menyampaikan hasilnya ke publik,” kata Emus Gwijangge. (Redaksi/Arjuna)
