Metro – Bupati dan Wakil Bupati Nduga, Papua Pegunungan, Dinar Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon, S.IP membuat gebrakan diawal kepemimpinannya pada 100 hari kerja.
Ada berbagai program kerja yang akan dilakukan Dinar-Yoas dalam 100 hari kerja mereka memimpin Kabupaten Nduga setelah dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
Beberapa program kerja yang akan dilakukan Dinar Kelnea dan Yoas Beon dalam 100 hari kerja, di antaranya rekonsiliasi, audit keuangan, dan penertiban aset daerah. Selain itu kinerja Aparatur Sipil Negara dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD akan menjadi perhatian.
Bupati Dinar Kelnea mengatakan pihaknya akan melakukan rekonsiliasi di 32 distrik dan 248 kampung. Berbagai masalah akan dibahas dalam rekonsiliasi itu, dengan berdasar pada adat, agama dan pemerintahan.
“[Kami akan melakukan] rekonsiliasi menyeluruh di 32 distrik dan 248 kampung kami diundang dalam 100 kerja untuk membahas masalah agama, adat istiadat orang Nduga dan pemerintahan. Hasil rekonsiliasi itu akan disampaikan kepada pemerintah dan DPRD untuk mengambil langkah selanjutnya,” kata Dinar Kelnea, Jumat, 21 Maret 2025.
Rekonsiliasi merupakan upaya Pemkab Nduga dibawa pemerintahan Dinar Kelnea dan Yoas Beon untuk mengakhiri konflik antarwarga yang sering terjadi di sana, karena berbagai alasan. Salah satunya dendam masa lalu antarsama warga atau kelompok warga.
Konflik antarwarga yang sering terjadi di Nduga dirasa sangat penting, sebab akibat konflik itu membuat pembangunan di Nduga selama ini sulit berjalan maksimal.
“Makanya dalam sambutan saya ketika syukuran bersama masyarakat kemarin, saya sampaikan harus hukum positif berlaku, agar pemerintahan bersih dan program berjalan,” ucapnya.
Bupati Nduga, Dinar Kelnea menegaskan apabila setiap terjadi konflik antarwarga mesti diselesaikan dengan bayar kepala, akan berdampak pada anggaran pemerintah daerah yang nilainya tidak seberapa.
“Kalau kita harus terus bayar kepala dengan anggaran yang sedikit ini, akan mengganggu pemerintahan di daerah, sehingga hal-hal ini harus diselesaikan dengan hukum positif dan masyarakat bisa sadar,” ujarnya.
Dinar Kelnea juga akan meminta dilakukan audit keuangan daerah. Lewat audit keuangan itu, pihaknya akan tahu bagaimana kinerja dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemkab Nduga selama ini.
“Dalam satu atau dua hari ini, saya akan cek dan maminta audit keuangan. Setelah itu barulah saya akan menilai dinas-dinas yang ada, karena selama ini mereka selalu bilang ke publik tidak ada dana. Inikan pembohongan publik. Makanya saya akan minta audit keuangan sebelum kami melangkah dalam pemerintahan ini,” ucapnya.
Katanya, dengan dilakukannya audit keuangan dapat diketahui dinas-dinas yang selama ini tidak berjalan maksimal dalam melaksanakan program kerja, terutama yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Jadi dinas-dinas terkait yang tidak berjalan selama ini akan ketahuan di situ. Kami akan evaluasi dan mencari orang-orang yang benar-benar punya hati bekerja [untuk menempati posisi di dinas-dinas itu],” ujar Dinar Kelnea.
Selain akan melakukan audit keuangan, Bupati Nduga, Dinar Kelnea menyatakan pihaknya juga akan melakukan audit aset daerah. Sebab aset daerah ini berkorelasi dengan minimnya pendapatan asli daerah atau PAD.
Katanya, untuk itulah aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab Nduga mesti diterbitkan dan aset yang dikuasai para pejabat sebelumnya, mesti dikembalikan.
“Namun untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati memang situasional. Kami tidak memaksa pemimpin terdahulu untuk mengembalikannya,” katanya.
Benahi Sistem Birokrasi dan Administrasi
Bupati Nduga Dinar Kelnea juga menegaskan, pihaknya akan mulai membenahi berbagai kekurangan dalam birokrasi dan administrasi di lingkungan Pemkab Nduga, agar semua pihak punya kesadaran bahwa pemerintahan yang baik harus seperti ini.
Warning Bagi Pejabat Daerah
Untuk pelaksanaan pemerintahan di Nduga, Dinar Kelnea mengatakan siapapun yang ingin mengabdi di sana harus bekerja dengan setulus hati dan mesti betah di tempat tugas untuk mewujudkan visi dan misi Nduga bersatu untuk perubahan dan keadilan.
“Dalam satu atau dua hari ke depan saya akan tugaskan Pak Wakil Bupati untuk membagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar pemerintahan berjalan normal,” kata Dinar Kelnea.
Untuk mengisi struktur jabatan di lingkungan Pemkab Nduga, Bupati Nduga Dinar Kelnea mengatakan akan menempatkan orang yang punya kapasitas dan kemampuan mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Bukan titipan dari pihak-pihak tertentu.
“Siapapun ke depan, kalau saya percayakan menjabat kalau dia tidak bisa bekerja sesuai visi dan misi kami, saya akan ganti karena saya tidak punya utang politik kepada mereka,” ucapnya.
Dinar Kelena menambahkan, dalam pelaksanaan pembangunan pihaknya juga akan melibatkan masyarakat. Sebab masyarakat Nduga menginginkan perubahan, sesuai visi dan misi pihaknya.
“Mereka menunggu pemimpin yang punya gagasan dan kreatifas dalam memimpin Nduga. Saya sudah sampaikan bahwa masyarakat sudah mempercayakan kami menjadi bupati dan wakil bupati. Berikan kami waktu untuk bekerja dan membenahi kekurangan yang ada,” kata Dinar Kelnea.
Warning untuk Aparatur Sipil Negara
Sementara itu, Wakil Bupati Nduga, Yoas Beon mengatakan pihaknya akan mendispilinkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Nduga, yang jarang berada di tempat tugas.
Yoas Beon mengatakan kinerja ASN di Kabupaten Nduga memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak ASN yang tidak berada di tempat tugas.
“Memang [kinerja ASN di Nduga] tidak terlihat baik. Seperti kemarin [saat kami tiba] ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak lengkap. Seharusnya mereka tidak tunggu perintah [untuk kembali ke Nduga]. Mestinya sebelum kami tiba di Nduga, mereka sudah harusnya terlebih dulu tiba,” kata Yoas Beon.
Katanya, tidak ada alasan lagi bagi ASN untuk berada di luar Nduga dan tetap terima gaji setiap bulannya. Bukan tidak mungkin pihaknya akan memberikan sanksi kepada ASN yang jarang berada di tempat tugas, namun tetap digaji dan menerima tunjangan.
“Mereka (ASN) mesti bekerja di Nduga bukan di tempat lain. Soal gaji dan tunjangan, mereka harus terima di tempat tugas. Bukan di transfer ke rekening. Mereka harus bekerja baru bisa terima haknya. Kalau tidak kerja, tidak boleh terima gaji dan insentif,” ucapnya.
Wakil Bupati Nduga, Yoas Beon menyatakan sesuai visi dan misi Dinar-Yoas yakni bersatu untuk perubahan dan keadilan, pihaknya akan mulai mengaplikasikannya dalam 100 hari kerja.
Sebab, Bupati dan Wakil Bupati Nduga menyadari jika mereka telah dipercaya rakyat Nduga memimpin wilayah itu lima tahun mendatang.
“Kami bisa mencapai titik ini, karena dukungan masyarakat. Tidak hanya dukungan suara, juga materi. Waktu 100 haru kerja kami mungkin hanya tersisa bulan ke depan, dan waktu yang ada ini akan kami manfaatkan untuk memulai program kerja kami,” kata Yoas Beon.
Menurutnya, beberapa hal yang akan dilakukan dalam program 100 hari kerja, di antaranya rekonsiliasi melalui tiga tungku, yaki adat, agama dan pemerintah.
Ini dirasa penting sebab, tiga tungku adalah fondasi utama agar semua bisa berjalan baik. Katanya, apabila ketiga hal ini sudah dipahami maka visi dan misi bupati-wakil bupati bisa terjawab.
“Kami akan mendata pegawai, mengisi kekosongan serta kebutuhan kantor dan membenahi sistem kerja. Pengelolaan keuangan juga perlu transparan,” ujar Yoas Beon.
Selain itu dalam 100 hari kerja pada masa pemerintahannya Dinar-Yoas akan menata lingkungan perkantoran dan perangkat kerjanya. Melengkapi fasilitas yang kurang termasuk dukungan listrik dan jaringan internet, agar pegawai tidak selalu beralasan untuk bekerja di luar Nduga.
Selain itu, kebutuhan pendidikan yang urgensi akan dikaji. Program jangka panjang dalam bidang pendidikan adalah mendata kebutuhan mahasiswa dan pelajar.
“Dibidang kesehatan, bagaimana kebutuhan kondisi daerah hari ini. Penyakit apa yang menonjol itu kita atasi dulu. Kami juga akan menata lingkungan kantor dan kota. Kemudian infrastruktur jalan yang putus kita akan benahi dan kita tampilkan wajah kota. Itu rencana 100 hari kerja,” katanya.
Untuk rencana kerja menengah daerah, pihaknya akan memikirkan mengenai perumahan rakyat, pendidikan berjenjang, pemberian makanan bergizi dan menata OPD agar bisa mewujudkan visi dan misi Dinar-Yoas.
“Kami memang sudah punya kewenangan. Namun akan kami dalami dan pelajari dulu hal-hal lain yang mesti kami lakukan,” kata Yoas Beon.
LMA Nduga Dukung Dinar-Yoas Benahi Birokrasi dan Administrasi
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jhon Beon mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Nduga untuk tidak ragu melakukan perubahan di wilayah itu. Membangun Nduga lebih baik lagi.
“Masyarakat Nduga ingin melihat ada perubahan, dan inilah momentum kebangkitan masyarakat Nduga. Dukungan besar masyarakat mesti dihargai oleh bupati dan wakil bupati, dengan melakukan perubahan-perubahan tanpa ragu,” kata Jhon Beon.
Selain itu menurutnya, visi dan misi bupati-wakil bupati harus bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kualifikasi dan kemampuan, bukan pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD titipan.
“Saya mewakili masyarakat, meminta dilakukan pembersih dan pembenahan dalam sistem pemerintahan dalam ASN. Seperti yang disampaikan wakil bupati, analisis dulu dan itu yang ditunggu rakyat,” ucapnya.
Jhon Beon mengatakan, rakyat Nduga sudah memberikan suaranya, dan mereka ingin perubahan. “Benahi aparatur dan tertibkan administrasi dan birokrasi. Ini penting dilakukan,” kata Jhon Beon.
Jhon Beon mengatakan, kini Kabupaten Nduga sedang tidak baik-baik saja. Ada berbagai masalah di Nduga termasuk dalam birokrasi, sehingga perlu dilakukan pembenahan.
“Perlu ada pembenahan [termasuk dalam pengelolaan keuangan], sebab setiap tahun keuangan Nduga defisit. Penataan pemerintahan dan pengelolaan keuangan mesti dilakukan. Jangan ini dianggap biasa-biasa saja,” ujarnya.
Jhon Beon juga mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Nduga untuk memperhatikan kondisi masyarakat Nduga kini dan para warga Nduga di berbagai lokasi pengungsian di Nduga dan di luar Nduga.
“Apakah selama ini kita sudah adil terhadap rakyat Nduga. Saya pikir belum. Kesejahteraan rakyat belum, begitu pula kesejahteraan ASN, manteri, suster, guru belum. Pengungsi masih di luar. Untuk itu, 21 distrik yang kosong [karena warganya mengungsi] mesti diaktifkan kembali,” kata Jhon Beon. (Arjuna)
