Metro Merauke – Juru Bicara Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Alfons Nusi menyatakan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi mesti menyamakan persepsi dan membuat terobosan memanfaatkan hasil produksi masyarakat.
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, HAM dan keamanan DPR Papua itu mengatakan, dalam perjalanan ke daerah saat kunjungan kerja, pihaknya menilai pemerintah daerah belum serius melindungi atau mendukung potensi masyarakat di daerah.
“Kita mesti mengawal proses produksi hingga distribusi potensi berbagao komoditi masyarakat di daerah yang membuka peluang ekonomi. Kita mesti mendampingi hasil produksi komoditi masyarakat, hingga pemasarannya.
Tidak hanya diproduksi dan kita biarkan,” kata Yonas Nusi, Jumat (16/06/2023).
Katanya, cukup banyak produk atau komoditi yang dikerjakan masyarakat dan tidak kalah beda dengan produk dari luar Papua, misalnya tepung, daun teh, kopi.
Hanya saja produk masyarakat di berbagai daerah di Tanah Papua itu, belum mendapat dukungan yang baik dari pemerintah daerah.
“Kita harap produk itu dikelola secara baik, agar bisa dijual di pasara dan menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Pasar antar daerah itulah yang mesti kita proteksi, agar hasil produksi masyarakat bisa terjual, dan untuk mencapai itu diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah. Entah itu kabupaten, kota dan provinsi. Ini yang mesti dikerjakan dan dikomunikasikan bersama,” ucapnya.
Menurutnya, minimal ada produk yang tidak lagi didatangkan dari luar Papua, tapi diproduksi sendiri di Papua. Misalnya kebutuhan telur. Ada jumlah kebutuhan pasar di Papua yang bisa dipenuhi.
“Itukan bisa dihitung. Begitu juga tepung, daun teh, garam atau kopi. Juga produksi hasil pertanian dan perkebunan lainnya. Kalau kita bisa produksi sendiri dengan lebel Papua ini sangat baik dan pertukaran uang tetap ada di Papua,” ujarnya.
Yonas Nusi berpendapat, cara ini juga sebagai upaya membangkitkan kekuatan ekonomi rakyat dari bawa. Untuk itu, perlu ada pemikiran yang sama antar pengambil kebijakan di kabupaten/kota dan provinsi.
Sebab, terbentuknya provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua membuka peluang untuk itu. Membangkitkan ekonomi kerakyatan, dengan memasarkan hasil produksi masyarakat lewat pasar antar daerah.
“Jangan sampai rica saja kita masih datangkan dari luar. Kebutuhan inilah yang perlu diproteksi dan ada komunikasi yang baik antara pemerintah di daerah. Mulai dari tingkat distrik, kabupaten/kota hingga provinsi. Kebutuhan di suatu provinsi atau kabupaten yang tidak ada di sana, bisa dikirim dari kabupaten atau provinsi lain di Tanah Papua. Dengan begitu rakyat mendapatkan hasil dari karyanya sendiri karena ditata secara baik,” katanya. (Arjuna)
