Metro Merauke – Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua mendesak berbagai pihak menyikapi aspirasi masyarakat Intan Jaya.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan perwakilan masyarakat Intan Jaya telah menemui berbagai pihak di Papua dan Jakarta.
Terakhir, mereka bertemu Komisi VII DPR RI dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Senin (28/3/2022).
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Intan Jaya, perwakilan kepala suku, tokoh adat, perwakilan mahasiswa, Ketua Poksus DPR Papua, dan Lembaga Masyarakat Adat menyatakan menolak rencana penambangan di Blok Wabu.
“Untuk itu, kami Poksus DPR Papua menyarankan pimpinan DPR RI segera mengundang semua pihak terkait, untuk membicarakan situasi dan akar masalah di Intan Jaya sesuai tuntutan warga,” kata John Gobai melalui panggilan telepon, Rabu (30/03/2022).
Menurut Gobai, Poksus DPR Papua juga mendesak pimpinan Komisi VII DPR RI segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dan mengundang Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pemprov Papua agar mencabut izin penambangan Blok Wabu.
Poksus DPR Papua meminta Panglima TNI dan Kapolri mempertimbangkan keinginan masyarakat Intan Jaya dan berbagai kalangan, untuk menarik pasukan non organik dari Intan Jaya.
“Pengerahan pasukan militer sejak 16 Desember 2019 di Hitadipa, Ugimba dan beberapa kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda, baik TNI, Polri, masyarakat, TPNPB-OPM, termasuk orang hilang dan anak-anak kecil juga turut menjadi korban meninggal dunia,” ucapnya.
John Gobai mengatakan, masyarakat menduga kekerasan terhadap warga terjadi dalam rangka mengejar TPNPB-OPM, dan berkaitan dengan rencana penbangan Blok Wabu.
“Kami mendampingi perwakilan masyarakat Intan Jaya bertemu DPR RI, sebagai tindaklanjut aspirasi yang mereka sampaikan ke Poksus DPR Papua beberapa waktu lalu,” ujarnya. (Redaksi/Arjuna)
