Metro Merauke – Salah satu tokoh adat dari wilayah Lapago, Timotius Wakur menanggapi munculnya pro dan kontra keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua atau Otsus Jilid II dan rencana pemekaran beberapa provinsi di Papua.
Ia mengatakan perlu diingat, Papua ada dalam bingkai NKRI. Apabila negara sudah memberikan Otsus ke Papua, itu sebagai upaya negara lewat kebijakan menyejahterakan orang Papua dan meningkatkan pembangunan.
Katanya, dulu Otsus lahir karena adanya desakan aspirasi Papua merdeka. Kini Otsus diperpanjang oleh pemerintah pusat, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Ibaratnya Bangsa Indonesia tidak mau berpisah dengan sejengkal tanahpun. Cukup Timur Timur (Timtim) yang lepas. Namun ketika itu Timtim lepas, karena belum ada keputusan PBB. Sedangkan Papua, sudah ada keputusan New York Agreement,” kata Timotius Wakur, Senin (07/03/2022).
Menurutnya, apabila sejarah Papua dan Indonesia mau diungkit kembali kenapa Belanda hingga kini diam saja, dan orang Papua yang korban.
Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan itu mengakui, sejarah republik ini begitu panjang dan Bung Hatta memang menolak Papua masuk ke NKRI. Indonesia veris Hatta ketika itu, hanya sampai Maluku karena Papua ras melanesia bukan melayu.
“Namun atas nama masyarakat suku Lapago, saya mau katakan begini saat itu Belanda tidak memberikan konsep yang bagus untuk Papua. Bagaimana konsepnya kalau mau merdeka. Tidak seperti Inggris yang mempersiapkan PNG dengan baik,” ucapnya.
Timotius Wakur mengatakan, apabila bicara pelurusan sejarah, Belanda mesti dihadirkan karena Pulau Papua pada masa dulu diperebutkan berbagai negara. Bukan hanya Indonesia, tapi ada Amarika,Jepang dan beberapa negara lainnya.
Ketika itu Amerika khawatir Rusia atau dulu Uni Soviet, terlibat memperebutkan Papua.
Itulah sebabnya Amerika dan sekutunya mendorong pelaksanaan New York Agreemen atau penandatanganan penyerahan kekuasaan atas Papua dari Belanda kepada Indonesia, 15 Agustus 1962.
Penandatanganan New York Agreemen ini dilaksanakan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar pada 14 Juli–2 Agustus 1969.
“Tapi mereka yang punya ideologi merdeka silahkan jalan. Itu hak demokrasi. Namun yang saya mau tekankan bagaimana orang Papua menciptakan zona damai. Sebagai orang Kristen kita diajarkan mengasihi musuhmu seperti diri sendiri,” ujarnya.
Kata Timotius Wakur, dalam berbagai kejadian di Papua korban bukan hanya orang Papua, juga non Papua.
Apabila situasi ini terus terjadi, dimana wujud mengasih musuhmu seperti diri sendiri. Untuk itu, non Papua dan orang Papua mestinya saling mengasihi agar toleransi itu benar benar ada.
Iapun menyarankan, kalau ada pemberotakan dalam diri orang Papua, sebaiknya dibicarakan bersama. Sebab, apabila situasi di Papua ada damai, bukan tidak mungkin Jakarta akan buka pintu dialog.
“Kalau Papua dan Papua tidak damai, Papua dan non Papua tidak damai, bagaimana peluang dialog itu akan ada.”
Mengenai Pemekaran Provinsi di Papua
Timotius Wakur juga menanggapi munculnya pro dan kontra rencana pemekaran beberapa provinsi di Papua.
Ia mengatakan apabila mau bicara jujur, akar rumput juga menginginkan pemekaran provinsi maupun kabupaten di Papua.
Ia mempertanyakan, para intelektual yang menyatakan menolak pemekaran telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak baik pemekaran.
“Kemarin Wamena jadi lautan manusia dan mereka menerima DOB. Yang menyatakan menolak hanya segelintir orang. Saya sering turun ke kampung kampung, dan masyarakat memang mau pemekaran, untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan,” kata Timotius Wakur.
Ia menegaskan, pemerintah pusat atau pihak Jakarta sudah memustuskan rencana pemekaran di Papua, sulit untuk tidak diwujudkan.
Selain itu, demi membangun Papua, baik dalam bidang infrastuktur, SDM dan lainnya, negara akan terus berupaya apapun caranya. Ini juga sebagai jawaban terhadap sorotan dunia internasional.
Timotius Wakur mengajak masyarakat Papua, khususnya di Pegunungan Tengah jangan terlalu alergi, dan berpikir kalau pemekaran dilakukan, non Papua akan monopoli berbagai lini, terutama pemerintahan.
Sebab yang pegang kendali siapa, orang Papua sendiri dan pasti akan membuat aturan agar orang Papua yang mengisi posisi jabatan di daerah pemekaran.
“Tapi jangan ada intervensi dari pusat untuk menindas kepentingan orang Papua, karena dalam Otsus sudah sebebas besanya hanya ada lima poin yang tidak bisa diatur oleh Papua.”
Ia juga mengingatkan berbagai kalangan yang menolak pemekaran atau institusi tertentu, agar tidak menolak atau menghalangi pembangunan, peningkatan ekonomi maupun kebijakan lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Timotius Wakur melanjutkan, kita juga mesti bersyukur dasar negara ini adalah Pancasila dan UUD 1945, dimana pembukaannya menyatakan “Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Timotius Wakur juga mengajak semua pihak agar berpikir jernih. Kalau merasa tidak cocok dengan program atau kebijakan pemerintah, sebaiknya memberikan jalan keluar bagaimana baiknya. Jangan hanya memprovokasi orang.
“Jangan orang Papua pakai lagi ilmu Belanda. Bangsa Asia itu hati lembut. Saya sangat yakin suatu saat para petinggi negeri ini akan sadar. Karena dasar negara adalah Pancasila, dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujar Timotius Wakur. (Redaksi/Arjuna)
