Bapemperda DPR Papua Terima Berbagai Masukan Saat Konsultasi Publik Reperdasi/Raperdasus di Keerom

Suasana konsultasi publik raperdasus/raperdasi oleh Bapemperda DPR Papua di Kabupaten Keerom

Metro Merauke – Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua menerima berbagai masukan saat melakukan konsultasi publik rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus/raperdasi) di Kabupaten Keerom, Selasa (06/09/2022).

Bapemperda DPR Papua melakukan konsultasi publik untuk beberapa reperda, guna mendapat saran dan masukan dari berbagai pihak.

Bacaan Lainnya

Dalam konsultasi publik di Keerom, yang fokus pada raperdasi perubahan Perdasi tentang kepegawaian daerah dan raperdasus perubahan Perdasus tentang pelaksanaan tugas dan wewenangan MRP, ada berbagai saran dan masukan dari pihak yang hadir.

Konsultasi publik ini dipimpin Ketua Bapemperda DPR Papua, Emus Gwijangge bersama anggota Bapemperda, John NR Gobai dan Decky Nawipa.

Konsultasi publik dibuka Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasi, dan dihadiri asisten I dan asisten II Pemkab Keerom, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Keerom, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Keerom, pihak adat dan masyarakat.

Ada audiens yang memberi masukan, agar reperdasus perubahan Perdasus pelaksanaan tugas dan wewenang MRP dapat menjamin hak-hak perempuan dan anak orang asli Papua.

Selain itu, pula yang menyarankan agar ada ayat dalam pasal revisi Perdasus tugas dan wewenangan MRP yang menegaskan kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi pengangkatan di DPRK.

Ada juga yang memberikan masukan agar keaslian orang Papua bagi bakal calon anggota DPRK dipertegas, apakah itu orang asli Papua secara umum, ataukah orang asli di daerah/wilayah adat itu.

Peserta konsultasi publik lainnya, menyatakan mendukung DPR Papua melakukan revisi perdasus dan perdasi itu, terutama tentang kepagawaian daerah, yang memproteksi orang asli Papua.

Akan tetapi, meminta agar dalam revisi diatur agar ASN orang asli Papua benar-benar di tempatkan sesuai bidangnya di setiap OPD. Bukan di tempatkan di tempat yang bukan bidangnya, kemudian dianggap tidak mampu.

Ketua Bapemperda Emus Gwijangge mengatakan, setelah revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021, maka ada perlu dilakukan penyesuaian atau revisi perdasus/perdasi yang ada.

Katanya, raperdasus/raperdasi yang dikonsultasi publikkan di Kabupaten Keerom, di antaranya Raperdasi perubahan Perdasi Nomor 4 Tahun Tahun 2018 tentang kepegawaian daerah, dan Raperdasus perubahan Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang MRP.

“Kami sudah melakukan revisi terhadap reperda ini dan kami konsultasikan, karena raperda ini mesti diketahui masyarakat atau publik, sebab yang akan merasakan dempak raperda ini nantinya adalah masyarakat,” kata Emus Gwijangge.

Katanya, ada 30 raperda yang sedang dibahas Bapemperda DPR Papua. Enam di antaranya sudah masuk tahap konsultasi publik. Dari enam itu, tiga di antaranya inistif DPR Papua dan tiga usulan eksekutif.

“Kami datang karena butuh masukan dari bapak dan ibu, agar raperda ini benar-benar bisa menjadi perda bersama. Perlu ada saran, masukan dari berbagai pihak, termasuk yang ada di Keerom ini sebelum kami paripurnakan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, saran dan masukan dari berbagai pihak akan disampaikan kepada pimpinan DPR Papua, dan dibahas bersama mana yang dianggap relevan akan dipertimbangkan dimasukkan dalam raperda itu.

“Ada sejumlah pasal yang ditambahkan dalam revisi ini. Penambahan pasal ini menyesuaikan dengan Undang-Undang Otsus yang sudah direvisi,” katanya.

Salah satu pasal yang ditambahkan dalam raperdasi perubahan Perdasi kepegawaian daerah adalah pengangkatan honorer mesti memprioritaskan 80 persen orang asli Papua.

Sedangkan salah satu pasal yang ditambahkan dalam reperdasus perubahan Perdasus pelaksanaan tugas dan wewenang MRP adalah, MRP memberi pertimbangan keaslian orang asli Papua, terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Papua.

Konsultasi publik kali ini, Bapemperda DPR Papua membagi tiga tim. Ada tim yang melakukan konsultasi publik di Kabupaten Jayapura, ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.