Metro Merauke – Bupati Merauke, Papua, Romanus Mbaraka menyatakan pihaknya tidak menyuap anggota DPR RI, agar Pasal 76 dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), yang mengatur mengenai pemekaran diubah.
Klarifikasi ini disampaikan Romanus Mbaraka menanggapi beredarnya video, yang menyatakan ia mesti membayar mahal untuk perubahan pasal pemekaran dalam UU Otsus.
Dalam video berdurasi 2 menit 29 detik itu, Romanus menyatakan ia menemui anggota DPR RI asal Papua, Yan Mandenas dan Komaruddin Watubun, serta para pihak di DPR RI.
“Secara pribadi dan atas nama Pemkab Meruke, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komaruddin Watubun dan Bapak Yan P Mandenas, yang saya sebutkan namanya dalam sambutan saya saat kembali mengikuti penetapan RUU Provinsi Papua Selatan di DPR RI,” kata Romanus Mbaraka, Kamis (14/07/2022).
Katanya, yang ia maksudkan dalam sambutannya, pembentukan Provinsi Papua Selatan dibayar mahal, sebab perjuangan tersebut hampir 20 tahun. Memakan banyak nyawa, banyak korban, dan air mata.
“Itu yang saya maksudkan biaya cukup besar yang kami keluarkan. Menghimpun masyarakat. Membawa masyarakat ke Jayapura, membawa masyarakat ke Komisi II DPR RI, itu biayanya tidak sedikit,” ucapnya.
Menurutnya, video itu hanya dipenggal-penggal dan disebar, kemudian pihaknya disebut menyuap DPR RI.
“Dari mana uang kita untuk menyuap. Itu sama sekali kami tidak lakukan. Kalau ada yang manfaatkan ini sebagai situasi politik, saya mohon dengan redah hati jangan sampai membuat hal ini menjadi kan kita tidak bersaudara satu sama lainnya,” ujarnya.
Romanus Mbaraka meminta agar pernyataan itu tidak diplintir atau diplesetkan, karena pihaknya tidak melakukan suap, meski hanya Rp 1 kepada anggota DPR RI.
“Saya mohon maaf kepada semua pihak. Saya ingin meluruskan pernyataan saya.
Jadi sekali lagi, saya menyatakan tidak ada suap kepada DPR. Itu bisa dibuktikan. Itu sama sekali tidak benar. Kami minta maaf kalau ada yang tersinggung,” katanya. (Redaksi)
