Metro Merauke – Pembayaran digital atau non tunai bukan hal baru lagi bagi masyarakat.
Di Merauke, Papua Selatan, pembayaran digital mulai diperkenalkan, setelah Bupati Romanus Mbaraka melaunching Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Pembayaran sistem digital bukan saja untuk transaksi kebutuhan pemerintahan, melainkan merambah hingga pelaku usaha maupun UMKM di daerah itu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Merauke, Hj Majinur menyebut, Kabupaten Merauke termasuk dalam barisan kabupaten digital berdasarkan penilaian Bank Indonesia (BI).
“BI telah menunjuk 3 kabupaten di Papua sebagai pemda termaju, yakni Jayapura, Biak, dan Merauke. Dari hasil evaluasi, ternyata kanal digital di perbankan 12 ribu, namun penggunaan di pemerintahan dan masyarakat Merauke baru 30 persen,” jelasnya.
Menurutnya, selama ini sinergitas pemerintah, masyarakat, dan perbankan perlu terus ditingkatkan. Salah satunya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan kanal pembayaran digital ini.
Majinur memastikan, dengan adanya kanal pembayaran secara digital, masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi dapat dimudahkan dalam menyelesaikan kewajibannya.
“Kita targetkan di tahun 2023 akan meningkat jadi 50 persen, bahkan pada 2025 nanti, seluruh transaksi non tunai bisa diatas 75 persen,” katanya.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, Pemerintah Daerah terus berinovasi dalam mendukung intensifikasi penerimaan daerah, salah satunya lewat pembayaran digitalisasi.
“Merauke harus maju, Pemda akan dorong OPD untuk mulai gunakan kanal-kanal digital. Dengan begini akan menutup adanya kebocoran sehingga pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik,” tuturnya.
Bupati Mbaraka berharap, dengan dilaunching ETPD, semua transaksi pemerintahan maupun UMKM mulai diberlakukan pembayaran non tunai atau berbasis digital.
“Ini merupakan ciri daerah lagi maju dan berkembang. Orang Merauke harus modern, dimana sistem belanja didukung digitalisasi,” tandasnya. (Nuryani)
