Metro Merauke – DPR Papua menyatakan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2023, tidak akan mencukupi kebutuhan berbagai bidang.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan sesuai materi APBD yang telah dibahas bersama eksekutif, pendapatan Papua pada 2023, hanya Rp 2,9 triliun. Ini sudah termasuk penganggaran pusat dan PAD.
Akan tetapi belanja pada 2023, mencapai Rp 3,4 triliun atau defisit sekitar Rp 500 miliar. Untuk menutupinya diambil dari SilPA Rp 190 miliar dan dana cadangan Rp 400 miliar.
“Ini kesalahan Menteri Keuangan yang dengan seenaknya membagi dana transfer daerah kepada Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan dana transfer ke Papua Rp 2,3 triliun Papua Pegunungan Rp 2 triliun, Papua Tengah Rp 1,8 triliun dan Papua Selatan Rp 1,4 triliun,” kata Jhony Banua Rouw usai paripurna APBD Papua pekan lalu.
Menurutnya, pembagian dana yang cukup signifikan ke tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua mestinya baru dilakukan pada 2024. Sebab pada TA 2023, masih banyak komponen yang dibiayai Pemprov Papua sebagai provinsi induk.
Katanya, pembiayaan semua pegawai masih menjadi tanggung jawab Provinsi Papua pada 2023.Total pembiayaannya adalah Rp 1,1 triliun. Namun anggaran untuk Papua sudah berkurang, dana transfer dari pusat hanya Rp 2,3 triliun.
“[Dari dana itu] Rp 1,1 triliun untuk membiayai pegawai. Lalu ada biaya pendidikan yang tahun ini kami membiayai Rp 420 miliar, dan kami hanya bisa membiayai Rp 100 miliar pada 2023. Ini akan menjadi masalah dikemudian hari,” ucapnya.
Jhony Banua menegaskan, kalau nanti terjadi masalah maka Menteri Keuangan harus bertanggung jawab, karena seenaknya membagi dana transfer tanpa melihat ada urusan-urusan bersama yang masih menjadi bebab provinsi induk.
“Apalagi ada tunjangan pegawai tahun 2023 hanya bisa membiayai 50 persen dari yang biasanya dibiayai. Ini artinya pegawai akan kena dampak. Kemudian ada pelayanan kesehatan, rumah sakit-rumah sakit, ini [anggarannya] turun signifikan. Makanya saya bilang ini kesalahan Menkeu,” ujarnya.
Jhony Banua Rouw mengatakan, sebelum pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) nantinya, masalah itu harus ada solusi. Sebab, kalau tidak tentu akan membuat masalah di Papua dalam pelayanan kesehatan, pendidikan juga dalam pelayanan pemerintahan.
Situasi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena pembiayaan yang terbatas. Sebab dana cadangan Rp 400 miliar akan digunakan pada 2023. Padahal diberharapkan dana itu untuk biaya pendidikan dan kesehatan.
“Ke depan kalau ada pelayanan yang kurang memadai atau honor-honor yang berkurang, kami mohon maaf karena kemampuan anggaran kita terbatas semua kembali pemerintah pusa yang harus bertanggung jawab,” katanya. (Redaksi/Arjuna)
