Metro Merauke – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mempertanyakan pemindahan sebagian dana APBD Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri.
Sebab, ia mendapat informasi bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua untuk Januari 2022, belum dibayarkan.
Menurutnya, Bank Papua merupakan aset pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini mestinya diperkuat.
Karena Bank Papua sebagai BUMD, juga menyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD) kepada pemprov dan pemkab/pemkot.
“Saya dapat informasi dari ASN di lingkungan pemprov gaji mereka untuk Janurai 2022, belum dibayarkan. Saya duga, ini akibat pemindahan sebagian APBD provinsi ke Bank Mandiri. Kan prosesnya mesti dari awal lagi. Pegawai mesti membuka rekening baru dan mengurus administrasi di Bank Mandiri,” kata John Gobai, Selasa (11/01/2022).
Kebijakan memindahkan sebagian dana APBD Papua itu, juga dikhawatirkan akan mempengaruhi PAD dari sisi BUMN perbankan.
Padahal selama ini, Bank Papua salah satu BUMD yang berkontribusi memberikan PAD, meski masih dinilai sebagian kalangan belum signifikan. Akan tetapi, kontribusi Bank Papua itu tercatat dalam struktur APBD Provinsi Papua sebagai pendapatan.
“Pertanyaan saya, pemprov dapat PAD berapa dari Bank Mandiri dengan dipindahkannya sebagian dana APBD dari Bank Papua. Bank Mandiri inikan BUMN. Nantinya, yang dapat bagian adalah negara, bukan daerah,” ucapnya.
Gobai menegaskan, apabila ada kekeliruan yang dilakukan Bank Papua, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham mayoritas, dapat mengevaluasi dan melakukan rapat umum pemegang saham terbatas (RUPS).
Akan tetapi, apabila ada pelayanan yang kurang maksimal di Bank Mandiri pemprov belum tentu dapat mengevaluasi dan menggelar RUPS untuk Bank Mandiri.
Itulah mengapa Pemprov Papua dan pemkab selama ini menempatkan dana di Bank Papua dan menyertakan modal
“Itu untuk mendapatkan manfaat dari PAD. Bank Papua juga kan didirikan berdasarkan Undang-Undang, sama seperti bank daerah lain di provinsi lain,” ujarnya.
John Gobai menyatakan, sebaiknya dana APBD Provinsi Papua disimpan di Bank Papua, dan dana APBN semisal Dana Alokasi Khusus serta lainnya di Bank Mandiri.
Apabila gaji pegawai di lingkungan Pemprov Papua semuanya dikekola Bank Mandiri, dikhawatirkan prosesnya akan panjang saat akan membayar gaji pegawai.
Sebab, tidak semua kabupaten di Papua ada Bank Mandiri. Misalnya di Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Asmat dan sejumlah daerah lainnya.
Apabila semua gaji ASN pemprov dibayarkan oleh Bank Mandiri, bagaimana dengan dinas dinas yang kantor cabangnya ada di kabupaten/kota.
“Misalnya Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Perikanan dan gaji guru guru SMA/SMK di daerah yang belum ada Bank Mandiri. Nanti, kan Bank Mandiri kirim dulu ke Bank Papua, inikan prosesnya panjang,” kata John Gobai. (Arjuna)