Metro – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI diminta mengintervensi proses pleno kabupaten hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Permintaan itu disampaikan salah satu tokoh intelektual Nduga, Emus Gwijangge sebab hingga kini KPU Nduga belum juga melaksanakan pleno tingkat kabupaten. Padahal sebelumnya, KPU menyatakan akan memulai pleno kabupaten pada 05 Desember 2024.
“KPU RI mesti mengintervensi agar pleno tingkat kabupaten untuk pilkada Nduga segera bisa dilakukan. KPU RI mesti memerintahkan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mengambil alih semua tahapan yang tersisa,” kata Emus Gwijangge pada Kamis, 05 Desember 2024.
Emus juga menyayangkan sikap KPU Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai seakan tidak merespons semua laporan dan pengaduan yang sudah disampaikan.
“Kami sudah menyampaikan situasi yang ada di Nduga dan bagaimana kinerja KPU Nduga kepada KPU provinsi. Namun hingga kini tidak ada respons dari KPU Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.
Katanya, KPU RI mesti mengintervensi proses pleno pilkada Nduga. Sebab apabila pleno tidak segera dilakukan, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat karena kini masyarakat terus mendesak penyelenggara serta menggelar pleno tingkat kabupaten.
Emus Gwijangge mengatakan, intervensi dari KPU RI agar memerintah KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil alih tugas KPU Nduga, karena ketua dan seorang anggota KPU Nduga diduga memihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
Oknum komisioner KPU itu bahkan diduga berupaya mengintervensi penyelenggara tingkat bawah seperti KPPS dan PPD. Situasi ini dianggap berbahaya dan bisa menimbulkan konflik.
“Padahal pelaksanaan pilkada di Nduga pada 27 November 2024 berjalan aman. Tidak ada masalah. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya. Jangan karena sikap oknum penyelenggara yang tidak netral, sehingga bisa menimbulkan konflik,” ucapnya.
Situasi kurang baik di Nduga pun mulai terlihat dalam beberapa hati terakhir. Misalnya pada 04 dan 05 Desember 2024. Ribuan warga Nduga berunjuk rasa memprotes kinerja KPU Nduga, dan mendesak lembaga itu segera melaksanakan pleno tingkat kabupaten. (Arjuna)
