Metro Merauke – Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke nomor urut 3, Hendrikus Mahuse dan H. Riduwan dengan mengusung visi ‘Merauke Maju dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal’ dan 7 misi utama percepatan pembangunan, tampil dalam Pilkada Kabupaten Merauke 2024.
Pasangan yang diusung dan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki sederet program unggulan yang ditawarkan untuk membangun Merauke 5 tahun ke depan.
Tak tanggung-tanggung, satu langkah berani dari kandidat ini ialah siap mengucurkan dana segar untuk setiap desa/kampung sebesar Rp4 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Kabupaten Merauke sendiri terdiri dari 22 distrik, 179 kampung dan 11 kelurahan. Apakah sanggup anggaran daerah Merauke? Tentu masyarakat bertanya. Sebagai gambaran, APBD Merauke tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,5 triliun.
“Kami siapkan anggaran untuk satu kampung sebesar Rp4 Miliar. Kenapa kami berani membuat program ini, karena kami sudah hitung. Saya pernah mengelola anggaran Kabupaten Merauke, sehingga untuk hitungan anggaran sangat paham betul,” kata Hendrik Mahuse kepada masyarakat dalam kampanye di Distrik Eligobel.
“Rp 4 M satu kampung di luar alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat dan alokasi dana kampung (ADD) pemerintah daerah. Dari Rp4 Miliar itu, Rp2 Miliar untuk pembangunan infrastruktur, Rp 1 Miliar untuk masyarakat orang asli Papua, dan Rp1 Miliar lagi untuk pembangunan sektor lainnya di kampung,” sambung Hendrik Mahuse.
Dengan menggelontorkan anggaran yang besar, dua figur ini berkomitmen mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terjadi, di mana pembangunan cenderung dari kota ke kampung.
Jika terpilih, keduanya ingin melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Merauke dari kampung ke kota. Di mana masyarakat bukan lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi menjadi subyek yang berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.
“Dengan dana Rp4 Miliar ini, khusus untuk infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya itu tidak lagi dikerjakan oleh pihak ketiga, yakni kontraktor. Tapi dilakukan swakelola, masyarakat sendiri yang merencanakan dan mengerjakannya, sehingga uang itu kembali ke masyarakat,” ujar dia.
Selain program 1 kampung Rp4 Miliar, pasangan MARI juga menyiapkan Program Gerakan Percepatan Pembangunan Kampung atau Gapura dengan anggaran sebesar Rp250 juta untuk setiap kampung.
“Untuk kepala kampung kita naikkan gajinya menjadi Rp5 juta per bulan plus operasional Rp5 juta juga. Untuk sekretaris kampung kita naikkan menjadi Rp4,5 juta. Begitupun untuk aparat kampung lainnya, Bamuskam dan linmas,” tutup Hendrik Mahuse. (Nuryani)
