Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Alfon Nusi menyatakan perlu peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di tingkat kampung.
Katanya berdasarkan hasil reset pihaknya, ditemukan masih banyak masalah di daerah terutama di kampung-kampung yang perlu perhatian dan mesti segera dibenahi.
Masalah itu berkaitan dengan pelaksanaan atau administrasi pemerintahan hingga pengelolaan keuangan di tingkat kampung.
“Hasil reses kami di daerah, ada banyak masalah yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Misalnya aparatur pemerintah di kampung perlu mendapat peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pemerintahan di dan pengelolaan keuangan di tingkat kampung. Kalau tidak, kita akan mengalami kendala,” kata Yonas Nusi, Selasa (30/05/2023).
Menurutnya, langkah ini penting segera diambil Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota, agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan aparatur kampung bisa mengelola potensi ekonomi di wilayahnya, serta melaksanakan pemerintahan dengan baik.
“Apabila aparatur pemerintahan di kampung memiliki kapasitas memadai merek dapat memetakan potensi di setiap kampung, dan mempunyai strategi bagaimana mengelola dan memasarkannya,” ucapnya.
Nusi menyarankan, pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota segera menyamakan persepsi menyelesaikan masalah ini. Sebab, apabila aparatur tingkat kampung keliru dalam melaksanakan pemerintahan,dan penggunaan keuangan akan berimbas pada laporan yang salah.
“Peruntukan dana yang turun ke kampung akan salah, begitu administrasi pemerintahan. Makanya peningkatan kapasitas aparatur kampung ini perlu dilakukan. Kita benahi dari bawah dulu baru kita bicara program besar lainnya,” ujarnya.
Nusi menyatakan, apabila aparatur tingkat kampung akan dibekali lewat peningkatan kapasitas, pematerinya bisa langsung dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemprov dan pemkab.
“Selain itu mesti ada Juknis jelas kepada mereka sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di kampung. Mesti disesuaikan dengan kondisi Papua hari ini,” kata Nusi. (Redaksi/Arjuna)
