Metro Merauke – Setelah 24 tahun implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yosep Yolmen menyampaikan refleksi yang mendalam.
Meskipun dia mengakui adanya capaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya pada Otsus I dan dilanjutkan pada Otsus tahap II, Yosep Yolmen, menyayangkan keberhasilan tersebut tidak terukur dan tidak beri label Otsus yang jelas, sehingga masyarakat OAP (Orang Asli Papua) sulit merasakan manfaat dan perhatian nyata dari Pemerintah Pusat.
Untuk itu, sambung Yolmen, menekankan pentingnya dilakukan evaluasi terukur secara bersama-sama untuk menyamakan persepsi dan konsep pembangunan di empat kabupaten di Papua Selatan, agar benar-benar tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti program beasiswa bagi OAP hingga ke luar negeri telah terlaksana. Namun, ada yang masih gagal, lebih karena pemerintah daerah tidak mempersiapkan kelas khusus untuk membekali sumber daya manusia OAP sebelum diberangkatkan,” ujarnya kepada wartawan.
“Ada juga yang sekolah menjadi dokter dibiayai dari Otsus yang dikirim ke luar negeri. Ada yang berhasil namun ada juga yang pulang, satu kendala tidak dipersiapkan kelas khusus untuk menyiapkan SDM, sehingga ketika ke luar untuk sekolah mereka sudah siap,” ujar Yosep Yolmen.
Selain itu, sambung Yolmen, masalah pendataan OAP yang akurat hingga kini masih menjadi tantangan. BP3OKP berharap adanya kolaborasi intensif dengan Pemerintah Daerah, MRP (Majelis Rakyat Papua), dan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil (Dukcapil) untuk membenahi data OAP yang krusial untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Selanjutnya, menatap Otsus Tahap II, BP3OKP berkomitmen untuk bekerja lebih efektif. Langkah awal yang ditekankan adalah membenahi dan menyamakan persepsi antara BP3OKP dengan Gubernur dan para Bupati di Papua Selatan serta komponen masyarakat.
BP3OKP juga akan memastikan alokasi dana Otsus lebih terpusat pada OPD yang bersinggungan langsung dengan OAP, seperti Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial, Pertanian, Kesehatan hingga Pemuda Olahraga.
“Karena kami temukan ada OPD dalam perencanaan menggunakan dana Otsus, tapi pelaksanaan dipergunakan untuk nusantara lain, ini tidak benar. OPD begini harus di-warning karena kita bicara konteks Otsus untuk OAP sehingga mereka harus benar-benar rasakan manfaat Otsus itu sendiri, ” tegasnya.
Yosep Yolmen menegaskan, dalam hal ini, katanya, BP3OKP tidak akan menjadi ”pajangan’. Dengan kewenangan yang dimiliki, mereka siap berkolaborasi dengan BPK, KPK maupun Kejaksaan. Jika ditemukan adanya proyek fiktif atau penyimpangan, akan dilakukan tindakan tegas.
Dengan adanya BP3OKP Provinsi Papua Selatan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di daerah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat OAP.
Di penghujung refleksi, Kepala BP3OKP menyampaikan bahwa pada awal tahun 2026, akan ada pertemuan bersama Gubernur, Bupati, TNI-Polri, dan komponen masyarakat untuk menyamakan persepsi dan konsep pembangunan di empat kabupaten di Papua Selatan. (Nuryani)
