Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengungkap alasan mendorong percepatan pembentukan Komando Distrik Militer atau Kodim baru di sejumlah wilayah Papua.
Alasan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra itu di antaranya, dengan pembentukan Kodim baru pada sejumlah wilayah Papua, pasukan non organik yang selama ini diperbantukan mengamankan provinsi tertimur Indonesia itu dapat dikurangi.
Pernyataan itu dikatakan legislator RI dari daerah pemilihan Papua ini, ketika bertemu pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, dan sejumlah kader partai, Kamis (25/02/2021).
“Supaya ke depan, pasukan non organik ditarik dari Papua. Ini juga mengurangi biaya APBN dan konflik di Papua. Sebab mereka (pasukan non organik dari luar Papua) tidak memahami budaya masyarakat Papua,” kata Yan Mandenas.
Alasan lainnya, kehadiran Kodim baru di berbagai wilayah Papua untuk mengimbangi keberadaan Mapolres. Dengan kehadiran Kodim baru, pasukan organik di Papua, bisa melakukan pendekatan teritorial. Menjadi satu bagian dengan masyarakat.
Selain itu kata Yan Mandenas, pembentukan Kodim baru juga bertujuan memperpendek rentang kendali pengamanan, pelayanan kepada masyarakat.
Sebab ada Kodim di Papua yang jumlah personilnya tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum. Misalnya Kodim Wamena, Kabupaten Jayawijaya membawahi delapan kabupaten, dengan jarak yang berjauhan dan sulit dijangkau.
“Kalau tidak dibentuk Kodim mengimbangi Polres, darerah itu tidak akan aman. Pilih Kodim atau Batalyon. Kalau saya, pilih Kodim,” ujarnya.
Menurutnya, pasukan organik TNI yang bertugas di Kodim mengedepankan pendekatan teritorial. Berbeda dengan pasukan non organik, tugasnya melakukan operasi keamanan dan tempur, tanpa kompromi.
“Kalau Kodim, pembinaan teritorial. Ketika ada kejadian, mengedepankan kepolisian menanganinya,” katanya.
Yan Mandenas yang pernah menjabat anggota DPR Papua periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu mengatakan, selain kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), ia juga mendorong percepatan Kodim baru di sejumlah wilayah Papua melalui Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Akan tetapi, ia meminta ketika nanti Kodim dibentuk di berbagai wilayah Papua, minimal 75 persen personilnya merupakan anak daerah setempat.
“Misalnya Kodim dibangun di Tolikara, 75 persen personilnya mesti direkrut dari anak daerah itu. Mereka yang bertugas mengurus masyarakatnya. Tidak ada lagi salah tafsir. Konsep ini yang kita dorong, agar ke depan Papua bisa ditangani secara persuasif, lewat pembinaan dan lain sebagainya,” imbuhnya. (Arjuna)
