BMP RI Papua Pegunungan: Jangan Abaikan Kami dan Hak Perempuan Papua

Aksi BMP RI Papua Pegunungan saat menuntut hak keterwakilan 30 persen perempuan di kursi legislatif melalui mekanisme pengangkatan

Metro – Barisan Merah Putih Republik Indonesia atau BMP RI Provinsi Papua Pegunungan mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, pemerintah delapan kabupaten kabupaten di Papua Pegunungan dan para pihak tidak mengabaikan hak organisasi itu dan hak perempuan Papua dalam rekrutmen anggota DPR Papua Pegunungan dan DPR kabupaten/kota periode 2024-2029.

Ketua BPM RI Papua Pegunungan, Watty Kogoya menyatakan pihaknya menggelar aksi damai dan bertemu Pemprov Papua Pegunungan pada Selasa (02/07/2024).

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan ini BMP RI Papua Pegunungan bersama para simpatisan dan organisasi perempuan di sana, beraudiensi dengan staf ahli Pj Gubernur Papua Pegunungan dan menyerahkan aspirasi terkait 30 persen keterwakilan perempuan untuk kursi Otsus melalui mekanisme pengangkatan di DPR Papua Pegunungan dan DPR kabupaten di sana, untuk perempuan Papua Pegunungan.

BMP RI Papua Pegunungan juga meminta kedudukan perempuan Papua Pegunungan dalam berbagai aspek di Birokrasi Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Watty Kogoya menyatakan, dalam rekrutmen kursi Otsus di provinsi dan kabupaten di Papua Pegunungan BMP RI mesti dilibatkan, karena kursi Otsus atau kursi pengangkatan yang merupakan hak konstitusi rakyat Papua ini, ada karena perjuangan BMP di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam.

“BMP lah yang membawa kado emas bagi orang Papua sehingga pemerintah mesti bekerja sama dan mengakui BMP yang berjuang. Kami telah menyerahkan hasil perjuangan BMP berupa salinan putusan MK kepada Pemprov Papua Pegunungan,” kata Watty Kogoya melalui pesan suaranya, Rabu (03/07/2024).

Watty Kogoya menyatakan, semua organisasi perempuan di Provinsi Papua Pegunungan telah mendukung dan mengapresiasi BMP sebagai pihak yang merebut kursi ada bagi orang asli Papua, meski selama ini kursi adat itu dipakai Parpol. 

Katanya, kini saatnya orang asli Papua di enam provinsi di Tanah Papua termasuk empat provinsi baru, mesti menikmati hasil perjuangan BMP dan hak 30 persen keterwakilan perempuan. Tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk pemerintah. 

“Itu harus masuk, dan tokoh-tokoh yang benar-benar berjuang dari BMP dan perempuan dari organisasi perempuan itulah yang harus masuk dalam 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk kursi ini, mesti mengutamakan mereka yang  berjasa atau berjuang. Haknya jangan disepelekan, harus dihormati. Mereka yang berjuang inikan akar rumput,” tegas Watty Kogoya.

Barisan Merah Putih Republik Indonesia merupakan pihak yang mengakukan uji materi pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam.

Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 anggota sah menurut hukum, ditambah 11 anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana amar putusan tersebut dan berlaku hanya sekali.

Meski amar putusan itu disebut berlaku hanya sekali, akan tetapi karena perjuangan BMP RI lah sehingga hingga sejak periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, 14 anggota DPR Papua diangkat melalui mekanisme pengangkatan.

Perjuangan BMP inilah jugalah yang menjadi cikal-bakal akan hadirnya anggota DPR melalui pengangkatan di empat provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua dan DPR kabupaten/kota se-Tanah Papua. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *