Metro – Dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sarmi, Papua pada 27 November 2024, dianggap yang paling brutal sejak kabupaten itu terbentuk.
Ketua Suku Besar Manirem Sarmi, Yeheskiel Jemjeman menyatakan, banyak ditemukan indikasi kecurangan pada Pilkada Sarmi tahun 2024.
“Banyak hal kami temukan indikasi kecurangan di TPS di Distrik Pantai Timur khususnya di TPS 01 Betaf dan TPS 02. Tapi hampir semua TPS mengalami hal yang sama,” kata Yeheskiel Jemjeman dalam siaran persnya pada Senin, 02 Desember 2024.
Menurutnya, salah satu indikasi pelanggaran di antaranya, diduga kuat terjadi intimidasi terhadap saksi paslon 02 dan paslon 03. Saksi dilarang masuk ke TPS. Bahkan, sempat terjadi keributan antara saksi dan KPPS, sebelum saksi dizinkan masuk ke TPS.
Selain itu surat suara sisa diberikan kepada saksi paslon untuk dicoblos. Namun saksi paslon itu merupakan saksi dari paslon lain.
Diakui, meski tidak memiliki bukti, namun dugaan kecurangan itu sangat jelas terjadi di sebagian besar TPS. Bahkan, ia menduga sangat terstruktur, sistematis dan masif.
“Bagaimana Panwas mau lihat kecurangan di TPS – TPS itu, sedangkan Panwas saja terindikasi sudah memihak ke Paslon 01. Itu kelihatan sekali. Nah, pertanyaan ada apa dibalik itu hingga pelanggaran di depan mata petugas Panwas di TPS tapi mereka abai,” ucapnya.
Bahkan, ia mencurigai keterlibatan oknum ASN yang memihak paslon tertentu. Bahkan, undangan di kantongi oleh oknum ASN dan mantan anggota DPRD Sarmi.
“Selain itu, ada anak dibawah umur di Betaf yang sudah coblos di TPS 01, kemudian ia dikasih undangan oleh oknum ASN ini, untuk mencoblos di TPS 02,” katanya.
“Di TPS 01 Betaf yang dikantongi ada 60 surat suara, sementara dibagikan ke PPS dan saksi, suara paslon 03 tidak ada perubahan. Padahal, ada 60 surat surat dibagi sama, tapi posisi 02 dan 03 tetap sama perolehan suaranya, malah yang bengkak 01,” jelasnya.
Ia menduga KPPS dan Panwas memihak pada paslon tertentu. “Padahal petugas Panwas melihat langsung di TPS terjadi kecurangan termasuk intimidasi terhadap saksi 02 dan 03. Tapi mereka biarkan,” katanya.
Bahkan, Jemjeman menduga terjadi money politic di Pilkada Sarmi. “Seperti di Arare, ada indikasi money politic. Ada yang suruh cari 100 orang untuk coblos paslon tertentu, setelah coblos baru dibayar lagi, ” jelasnya.
Ia menilai politik uang terjadi pada Pilkada Sarmi tahun 2024 ini paling brutal dibandingkan Pilkada sebelumnya.
“Paling parah pada Pilkada 2024 terjadinya politik uang,” kata Jemjeman. (Arjuna)
