Kadinsos Kabupaten Keerom Sarankan Pemprov Papua Kembalikan BP3A

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey

Metro Merauke – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey menyarankan Pemprov Papua membentuk kembali Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau BP3A.

Saran itu disampaikan Kornelia Pekey, saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, melaksanakan konsultasi publik raperdasi/raperdasus di Aula Kantor Bupati Keerom, Selasa (06/09/2022).

Bacaan Lainnya

Kornelia berpendapat, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil mestinya tidak disatukan dengan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak.

“Persoalan perempuan dan anak di Papua sangat penting, untuk mendapatkan perhatian melalui sebuah organisasi perangkat daerah (OPD), khusus yang membidangi perempuan dan anak,” kata Kornelia Pekey.

Menurutnya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mestinya memiliki OPD sendiri, sebab bidang ini, juga memiliki kementerian tersendiri.

Katanya, karena berbagai alasan itulah sehingga, sudah sewajarnya instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mesti dipisahkan dari Dinas Sosial Provinsi Papua.

“Saya juga meminta dukungan dari perempuan-perempuan yang ada di DPR Papua, untuk dapat memperjuangkan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua,” ucapnya.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, yang merupakan anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan pihaknya sudah berulangkali mendapat pertanyaan serupa dari berbagai kalangan.

Katanya, keputusan Pemprov Papua beberapa tahun lalu menggambungkan sejumlah dinas dan badan, sebab ada perampingan OPD.

Menurutnya, perampingan OPD yang berdampak pada penggabungan sejumlah instansi di lingkungan Pemprov Papua, berdasarkan nomen klatur dari pemerintah pusat.

“Kami akan tanyakan dan disampaikan hal ini saat kami rapat bersama Pemprov Papua. Kami akan memperjuangkan adanya pemisahan kembali instansi ini saat pembahasan raperda tentang perangkat daerah yang rencananya akan diusulkan Pemprov Papua kepada DPR Papua untuk dibahas,” kata John Gobai. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.