Metro Merauke – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Papua merasa perlu untuk benar-benar meneliti kepemilikan tanah yang kerap dipersengketakan warga.
Hal itu dinilai penting, sehingga tidak ada kekeliruan dalam penyelesaian masalah terkait tanah.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, pemkab perlu fokus mengurus administrasi kepemilikan aset, baik yang bergerak maupun aset tetap.
“Untuk masalah tanah misalnya, secara adat kita harus benar-benar mengetahui pemiliknya. Sehingga tidak ada kekeliruan dalam penyelesaian masalah,” ujarnya.
Disinggung mengenai aksi pemalangan Puskesmas Samkai yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan, bupati Romanus Mbaraka mengaku, telah melakukan komunikasi dengan warga yang mengklaim sebagai pemilik ulayat.
“Untuk pemalangan Puskesmas Samkai, memang kita perlu menghargai adat dan hak masyarakat, tetapi harus sesuai prosedur dan aturan. Sudah kita berikan uang panjar untuk Kelurahan Samkai, Rp250 juta,”jelasnya.
Diketahui, sejak 13 April lalu Puskesmas Samkai dipalang warga. Imbasnya, pelayanan masyarakat di Puskesmas itu menjadi terhambat dan tidak berjalan maksimal. (Nuryani)
