Metro – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran dua unit rumah Bupati Puncak, Papua Tengah, Elvis Tabuni dan Kantor Distrik Omukia, Minggu (06/07/2025).
Dalam siaran pers manajemen markas pusat Komnas TPNPB yang dikirim Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, pasukan TPNPB dibawah Pimpinan Brigjen Penny Murib, membakar dua unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan Kantor Distrik Omukia karena telah dijadikan sebagai pos militer Indonesia.
“[Rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia dijadikan pos militer] untuk melancarkan misi operasinya di wilayah Distrik Omukia, sehingga mengakibatkan ribuan warga mengungsi,” kata Sebby Sambom dalam siaran persnya, Minggu (06/07/2025).
Menurut Sambom, penempatan pasukan militer pemerintah Indonesia di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia, mengakibatkan warga sipil ketakutan dan mengungsi akibat operasi militer terus dilancarkan.
Karena itulah, pasukan TPNPB membakar dua unit rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia.
Manajemen markas pusat Komnas TPNPB menghimbau Bupati Puncak Elvis Tabuni, Panglima TNI Agus Subianto, Pangdam XVII Cenderawasih, Koops Habema, Ops Damai Carthens dan seluruh angkatan militer Pemerintah Indonesia yang sedang menjalankan misi operasi di Tanah Papua, segera menghentikan penggunaan bangunan sipil di wilayah perang.
“Juga seluruh bangunan sipil yang pernah ditempati oleh aparat militer Indonesia di wilayah perang, TPNPB siap eksekusi semuanya. Karena Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto telah mengerahkan pasukannya militernya mengambil alih fungsi bangunan sipil sebagai pos pertahanan negara, yang bagi kami telah melanggar hukum humaniter,” ucapnya.
Sambom mengatakan, TPNPB juga menghimbau kepada Elvis Tabuni agar segera menghentikan kerja sama dengan militer Indonesia untuk mencari tahu keberadaan TPNPB.
“Tugas anda (Bupati Puncak) adalah memberikan perlindungan dan keamanan bagi ribuan warga sipil, yang sedang mengungsi dari kampung halamannya di Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata antara pihak kami dengan militer pemerintah indonesia,” ujar Sambom. (Redaksi)
