Metro – Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom menegaskan TPNPB bakal membatalkan seluruh pembangunan dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di Tanah Papua serta siap mengeksekusi pejabat Papua yang turut dalam dialog bersama Presiden.
“TPNPB siap eksekusi pejabat Papua yang ikut terlibat dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto terkait program Pemerintah di Papua, karena persoalan Papua bukan hanya dilihat dari segi pembangunan, tetapi sejarah yang harus diselesaikan,” tegas Sebby Sambom dalam rilis pers TPNPB yang diterima Metro hari ini.
Sebby mengatakan, KOMNAS TPNPB dengan tegas menolak pertemuan tersebut karena dialog bukan solusi menyelesaikan konflik bersenjata dan pelanggaran HAM di Papua yang terjadi selama 64 tahun.
Bila Presiden Prabowo Subianto ingin membangun Papua, kata Sebby, maka terlebih dahulu perlu menuntaskan persoalan konflik bersenjata antara TPNPB dengan Militer Indonesia serta pelanggaran HAM yang sedang terjadi.
“Ijinkan [juga] lembaga-lembaga HAM Internasional untuk memberikan bantuan bagi korban sipil di Papua akibat konflik bersenjata, karena persoalan Papua bukan lagi soal pembangunan tetapi persoalan konflik antara orang Papua, Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB serta sejarah Papua harus diluruskan,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan dialog dengan 6 gubernur serta 42 bupati/walikota seluruh wilayah Papua selama tiga jam di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Selama tiga jam tersebut, Prabowo mendengarkan sejumlah masukan serta masalah-masalah yang dihadapi kepala daerah.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada kepala daerah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dalam arahannya, Kepala Negara meminta pembangunan Papua di seluruh bidang dipercepat. Prabowo mengatakan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk membantu para gubernur dan bupati mempercepat realisasi pembangunan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat segera diwujudkan untuk kepentingan masyarakat. (redaksi)
