Metro Merauke – Seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) diwarnai aksi demo.
Dimana puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Papua Selatan melakukan aksi di kantor gubernur dan menuntut Pj Gubernur Papua Selatan mengembalikan dua nama calon anggota MRPS, Kamis (03/08/2023).
Massa yang datang dengan membawa spanduk dan pamflet dengan tegas menolak keputusan
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo terkait nama-nama calon Anggota MRPS yang diumumkan 28 Juli lalu.
Mereka mendesak Pj Gubernur untuk memasukan kembali dua nama dari pokja agama, Antonius Wandia dan Pdt. Agustinus Basik-Basik yang diketahui telah digantikan H.Abdul Awaludin Gebze dan Pdt. Frederikus Salima.
“Kenapa 2 nama yang direkomendasikan bisa digantikan dengan orang bukan OAP, kita minta pertanggungjawaban Pj Gubernur atas keputusan yang dikeluarkan 28 Juli,” ujar salah satu orator, Simon Basik-basik
“Dari hasil pleno sudah ada nama-nama keterwakilan semua orang asli Papua, tapi diperjalanan kenapa ada yang dicopot dan diganti. Sehingga kita minta hak kami untuk OAP dikembalikan,” katanya.
Aliansi Pemuda Papua Selatan akan mengawal proses seleksi calon anggota MRPS sampai selesai.
Menanggapi aksi demo, Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengungkapkan, nama-nama yang ada di dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 200.1/226/2023 tentang keanggotaan MRPS.
“Saya tegaskan, untuk unsur adat kami tidak lakukan penambahan dan pengurangan di tingkat forkopimda, walaupun gubernur memiliki kewenangan untuk lakukan perubahan, tapi saya tidak gunakan. Begitu pula unsur perempuan, walau banyak laporan yang masuk, saya tetap teruskan keputusan panpil provinsi,” terangnya.
Termasuk keterwakilan agama, sambung Apolo Safanpo, katanya, nama-nama yang sudah diusulkan tidak ada yang pihaknya rubah.
“Saya tidak punya kewenangan untuk intervensi keputusan musyawarah lembaga-lembaga keagamaan.”
Untuk itu Apolo Safanpo meminta, bila ada calon anggota MRPS yang merasa dirugikan dalam proses tersebut, agar kembali ke organisasi induk masing-masing untuk mendiskusikannya.
“Jadi yang saya tetapkan dalam SK hanya meneruskan hasil keputusan musyawarah lembaga-lembaga agama,” katanya.
Dihadapan para pengunjuk rasa, Pj Gubernur Papua Selatan juga berjanji bakal menyampaikan semua aspirasi Aliansi Pemuda Papua Selatan ke Kementerian Dalam Negeri. (Nuryani)
