Metro Merauke – Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Demokrat Papua menilai para tokoh partai berlambang merci yang mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) pada pekan lalu, ibarat kacang lupa kulit.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Yunus Wonda menyayangkan sikap para tokoh dan pendiri Partai Demokrat, yang kini berada dikubu KLB.
Sebab mereka pernah ikut menikmati berbagai posisi ketika Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhohono atau SBY menjabat Presiden Republik Indonesia dua periode.
“Selama 10 tahun Bapak SBY menjabat Presiden, orang orang ini ikut menikmati dan berada di sekeliling beliau. Akan tetapi, kini mereka menikam Pak SBY dari belakang. Kasarnya ini kacang lupa kulit. Politik kenak kanakan. Etika politiknya tidak bagus,” kata Yunus Wonda, Rabu (10/03/2021).
Wakil Ketua DPR Papua itu menyatakan, hingga kini DPD Partai Demokrat Papua tetap solid mendukung Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dukungan itu mulai dari pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga distrik dan kampung.
Bentuk dukungan itu dituangkan secara tertulis dan diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Ayorbaba, Rabu (10/03/2021).
“Kami serahkan pernyataan sikap 29 kabupaten/kota dan Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe kepada Kanwil Kemenkum HAM Papua. Semua pengurus Partai Demokrat di Papua, menyatakan sikap satu komando di bawah AHY, sebagai ketua umum. Tak ada perpecahan atau kubu kubu lain,” ujarnya.
Yunus Wonda menyayangkan situasi yang kini terjadi dalam internal Demokrat. Ia berpendapat, tokoh tokoh di negara ini yang terlibat dalam polemik itu, mestinya memberi contoh yang baik kepada masyarakat.
Akan tetapi yang terjadi kini, para tokoh itu mempertontonkan sikp yang tidak baik. Situasi ini terkesan terjadi kudeta di internal Partai Demokrat.
“Kalau merasa punya pengaruh dan juga bisa, kenapa tidak mendirikan partai baru. Di situ mereka bisa menunjukkan kalau punya banyak pengikut. Kenapa mesti ambil alih partai orang,” ucapnya.
Kata Yunus Wonda, ini menandakan adanya pihak yang haus kekuasaan. Meski begitu, semua pengurus Partai Demokrat Papua tetap mengikuti arahan Ketua DPD Papua, Lukas Enembe dan Ketua Umum, AHY.
Ia optimis, jika mengacu pada aturan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, kubu AHY berada pada jalur yang benar sesuai hukum.
Akan tetapi, jika polemik ini ditunggangi kepentingan politik, akan ada upaya pihak lain mengambil alih kekuasaan di Partai Demokrat.
“Apapun yang terjadi, kami tunggu arahan ketua DPD Papua. Kalau bicara aturan yang ada, AHY adalah ketua umum yang sah. Kalau ada tendensi politik, bisa kita lihat nanti,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Ayorbaba menyatakan menerima aspirasi dari DPD Demokrat Papua.
Katanya, ia akan melanjutkan aspirasi dan dukungan itu kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
“Saya terimakasih kepada pengurus Partai Demokrat di Papua yang telah menyerahkan aspirasi mengenai kondisi internal Partai Demokrat,” kata Ayorbaba.
Menurutnya, polemik yang terjadi dalam internal Partai Demokrat kini, juga menjadi perhatian penting. (Arjuna)
