Insiden di Ruang Pertemuan Plh Gubernur Papua Dianggap Menciderai Persaudaraan Orang Papua

Anggota Poksus DPR Papua yang juga tokoh adat Grimenawa, Kabupaten Jayapura, Piter Kwano saat membacakan laporan fraksinya dalam paripurna DPR Papua beberapa hari lalu

Metro Merauke – Insiden di ruang pertemuan Plh Gubernur Papua saat sekelompok orang yang menamakan diri Forum Intelektual Muda Tabi dan Saireri bertamu Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, dan Plh Sekda Papua Derek Hegemur dianggap Anggota Kelompok Khusus (Pokus) DPR Papua, Piter Kwano menciderai persaudaraan sesama orang Papua.

Dalam rekaman video yang beredar, saat pertamuan membahas masalah rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diprotes berbagai kalangan, termasuk mereka yang bertemu Plh Gubernur Papua, Ketua Forum Intelektual Muda Tabi dan Saireri, Yulianus Dwaa meminta semua orang yang bukan berasal dari wilayah Tabi-Saireri keluar dari ruangan.

Bacaan Lainnya

Namun Piter Kwano yang juga merupakan tokoh adat dari wilayah Grimenawa, Kabupaten Jayapura itu menilai cara tersebut tidak etis.

Sebab dalam ruang itu ada sejumlah tokoh agama dan pejabat Pemprov Papua yang bukan berasal dari wilayah adat Tabi dan Saireri.

“Cara seperti itu terkesan mendiskreditkan orang lain. Apalagi dalam ruang pertemuan saat itu, ada beberapa tokoh dari wilayah adat lain yang cukup dihormati misalnya Pdt Lipius Biniluk, yang merupakan Ketua FKUB Papua dan Kepala Biro Umum, Pak Elpius Hugi. Nah cara itu tidak baik,” kata Piter Kwano, Selasa (01/08/2023).

Piter Kwano menilai, apa yang dilakukan Yulianus Dwaa dan kelompoknya ketika itu, adalah sebuah kekeliruan dan dapat menimbulkan perpecahan di antara sesama orang Papua.

“Ini sebuah kekeliruan besar karena berpotensi menimbulkan perpecahan di antara sesama kami anak Papua. Sebagai anak Papua dan anak Tabi, saya merasa cara seperti itu bukan keinginan semua masyarakat Tabi dan Saireri. Itu hanya sekelompok orang atau yang ada bersama adik kami Yulianus Dwaa. Tidak semua orang Tabi-Saireri berpikiran sama. Sebagai anak Tabi, saya juga belum pernah tahu Forum Intelektual Muda Tabi dan Saireri itu, sejak kapan dibentuk dan untuk apa,” ucapnya.

Katanya, cara seperti itu akan dinilai tidak baik oleh masyarakat dari daerah lain. Mestinya, apabila ada pihak yang tidak setuju atau merasa dirugikan dengan hasil seleksi calon anggota MRP, mestinya berbesar hati. Ada cara lain yang dapat ditempuh, misalnya jalur hukum.

Sebab menurutnya, proses seleksi calon anggota MRP adalah bagian dari pelaksanaan bernegara dan Plh Gubernur Provinsi Papua, adalah perpanjangan tangan negara atau pemerintah pusat di daerah.

“Apa yang dilakukan Plh Gubernur Papua merupakan keputusan negara, sehingga kalau ada pihak yang merasa tidak terima dengan hasil seleksi MRP khususnya Pokja Agama itukan ada mekanismenya ada cara atau jalur yang bisa ditempuh lewat jalur hukum,” katanya.

Piter Kwano menegaskan, mestinya orang Papua berpegang teguh pada prinsip bahwa Papua itu satu. Provinsi boleh berbeda-beda tapi orang Papua ada dalam satu tanah yang disebut Pulau Papua.

“Mewakili Poksus yang merupakan perwakilan dari lima wilayah adat ini, saya berpendapat bahwa insiden itu hanya kata-kata segelintir orang dan mereka harus mengklarifikasinya agar tidak menimbulkan multi tafsir dan meluas,” tegas Piter Kwano. (Arjuna)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *