DPR Papua Setujui LKPJ Gubernur Papua Tahun Anggaran 2022

Paripurna penutupan LKPJ Gubernur Papua

Metro Merauke – DPR Papua menetapkan dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022, dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dalam paripurna di DPR Papua, Senin (31/07/2023).

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda saat penutupan paripurna mengatakan pembahasan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, merupakan implementasi dan fungsi DPR Papua sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Bacaan Lainnya

Katanya, dengan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPR Papua dilampiri laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK untuk dibahas bersama, sehingga didapat persetujuan bersama.

Menurutnya, DPR Papua bersama eksekutif telah menyetujui bersama beberapa rekomendasi terkait LPKJ Gubernur Papua tahun 2022,di antaranya berupa realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp 11,4 triliun atau mencapai 102, 56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022.

“Realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 11,45 triliun, atau 88,72 persen dari anggaran sebesar Rp 12,9 triliun. Surplus Devisit realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 11,44 triliun,” kata Yunus Wonda yang memimpin penutupan paripurna.

Ia mengatakan, Raperdasi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD tahun 2022 ini paling lambat 3 hari setelah mendapat persetujuan bersama eksekutif, disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri) untuk dievaluasi terlebih dahulu, sebelum digunakan dalam lembaran daerah.

“DPRP melalui komisi -Komisi dewan telah memberikan rekomendasi, guna perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Sementara itu melalui Pidato Gubernur Papua, yang diwakili oleh Plh Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan dengan memperhatikan pandangan dan pendapat akhir dewan melalui fraksi-fraksi, dan kelompok khusus terhadap LKPJ tahun anggaran 2022 dan Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, maka seluruh jajaran pemerintah daerah akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap dokumen LKPJ dan Raperdasi pertanggungjawaban APBD di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga akan mendorong peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran pada seluruh SKPD, untuk memastikan capaian kinerja pembangunan berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” kata Derek Hegemur.

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 yang di tetapkan dalam laporan realisasi anggaran audit sebesar Rp 1,79 triliun, Silpa tersebut akan di manfaatkan untuk prioritas penting dan mendesak di tahun 2022.

Terkait Dana Cadangan Provinsi Papua pada struktur perubahan APBD tahun 2022 yang di anggarkan sebesar Rp 300 miliar, dan terealisasi merupakan pagu anggaran induk tahun anggaran 2022 untuk menyelesaikan pembayaran beasiswa unggulan Papua di tahun 2022.

“Untuk saldo dana cadangan per 24 Juli 2023 sebesar Rp 939 miliar, dimana Rp 400 miliar, telah di anggarkan pada APBD tahun anggaran tahun 2023,” ucapnya.

Kata Plh Sekda Papua, untuk mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Papua terdapat delapan Raperdasi dan satu Raperdasi yang telah ditetapkan pada sidang tersebut, di antaranya Raperdasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperdasi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Kemudian Raperdasus tentang kewenangan khusus provinsi dan Kabupaten /kota dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.

“Diharapkan ke depan semua pihak terus berkomitmen menjalankan tugas dan tanggungjawab bersama, dengan intergritas dan transparansi serta mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan daerah,” ujarnya. (Arjuna)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *