Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) memastikan langkah besar untuk memindahkan pusat administrasi dari kota Merauke ke kawasan baru di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor Januari 2026 mendatang. Keputusan ini diambil menyusul kesiapan infrastruktur kantor pemerintahan yang progresnya telah mencapai tahap akhir.
Hasil tinjauan lapangan terbaru Sekda Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur kantor di Salor telah mencapai hampir 90 persen.
”Sesuai arahan Gubernur, secara kesiapan infrastruktur pemerintahan sesungguhnya sudah siap. Januari (2026) harus berkantor di sana,” ujar Kainakaimu kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025).
Dengan target operasional pada bulan pertama tahun 2026, maka, kata Sekda Kainakaimu, Desember ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses pemindahan peralatan dan personel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) inti.
Dikatakan, dengan mulai dioperasikannya kantor sebagai pusat pemerintahan di Salor, menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di DOB Papua Selatan.
Kepindahan ini disambut baik sebagai langkah strategis untuk memulai pelayanan yang menuntut adanya kebijakan percepatan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB).
“Kantor Gubernur dan kantor DPR Papua Selatan sudah hampir selesai, termasuk ada rumah susun. Dipastikan Januari sudah difungsikan,” ucapnya.
Ditambahkan Sekda Kainakaimu, meskipun kantor Gubernur dan sebagian besar OPD akan memulai aktivitas di Salor pada Januari, Pemprov PPS mengakui adanya tantangan infrastruktur untuk unit-unit yang sangat vital, khususnya bagian keuangan.
Unit Keuangan, katanya, menuntut kesiapan infrastruktur teknis dan keamanan data yang lebih kompleks, diputuskan untuk sementara waktu tetap berada di kota Merauke hingga pertengahan tahun 2026.
”Bagian yang vital seperti Keuangan akan tetap berada di Merauke. Hal ini karena butuh kesiapan infrastruktur tambahan yang memerlukan waktu,” jelasnya.
Target fungsional penuh seluruh OPD, termasuk bagian Keuangan, diharapkan dapat tercapai Juni 2026. Dan, setelah infrastruktur pendukung yang dibutuhkan selesai sepenuhnya dibangun dan diuji coba, maka keseluruhan operasional Pemprov Papua Selatan berlangsung di Salor. (Nuryani)
