Metro Jayapura – DPR Papua dan Pemprov Papua mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD menjadi APBD tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 15 triliun lebih, dalam paripurna, Selasa malam (22/12).
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan DPR Papua menyetujui dan menetapkan APBD Papua TA 2021 sebesar Rp 15.758.946.362.230.
Tahun anggaran 2021, terjadi peningkatan APBD Papua sebesar 8,16 persen atau Rp 1.189.588.065.881 dari TA 2020 yang hanya sebesar Rp 14.569.376.296.449.
Pendapatan daerah TA 2021 juga meningkat 11.90 persen atau sebesar Rp 1.570.119.976.120 dibandingkan tahun anggaran 2020, sebesar Rp 13.193.626.052.637.
Menurutnya, peningkatan pendapat daerah disebabkan antara lain, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pada TA 2021 PAD Papua sebesar Rp 1.765.651.609.757 atau meningkat 66,55 persen dari tahun anggaran 2020 yang hanya sebesar Rp 1.060.132.923037.
“Terjadi kenaikan PAD pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 705.518.688.720,” kata Jhony Banua Rouw.
DPR Papua mengapresiasi Gubernur Papua dan jajarannya yang telah melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan PAD Papua.
Hanya saja kata Jhony Banua Rouw, dari rencana pendapatan daerah Rp 14.763.746.028.757 dan belanja daerah sebesar Rp 15.758.964.362.330, APBD Papua TA 2021 mengalami difisit anggaran sebesar Rp 995.218.333.573.
“Difisit anggaran tahun anggaran 2021, direncanakan ditutupi melalui sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenan sebesar Rp 1.115.218.333.573, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 120 miliar,” ujarnya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal berharap APBD Papua TA 2021 dapat menjawab harapan seluruh rakyat Papua mewujudkan kebangkitan, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua, khususnya orang asli Papua.
Menurutnya, Pemprov Papua tetap bekerja secara nyata dan transparan. Ini sebagai perwujudan amanah dan harapan seluruh rakyat Papua, dengan mamastikan semua program dan kegiatan mesti berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua.
“Semua program dan kegiatan mesti berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua,” kata Klemen.
Ia mengatakan, mesti memastikan pengendalian pembangunan serta diikuti pengawasan, sehingga anggaran benar benar dipergunakan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. (Arjuna)
